Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Terjunkan 200.000 Personel Amankan Pilkada di 270 Daerah

Kompas.com - 31/01/2020, 20:39 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI atau Polri menggelar Operasi Mantap Praja 2020 dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2020.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan, sebanyak 200.000 personel diturunkan untuk mengamankan pilkada.

"Saat ini sudah disusun kekuatan oleh Polri, kurang lebih 200.000 personel yang akan mengamankan di 270 wilayah tersebut yang menyelenggarakan pilkada," kata Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Bawaslu: Baru Jabat Satu Periode, 230 Petahana Berpotensi Ikut Pilkada 2020

Asep Adi Saputra mengatakan, setiap wilayah akan menyelenggarakan operasi tersebut. Namun, penyelenggaraan operasi tersebut tetap dalam asistensi Mabes Polri.

"Artinya seluruh wilayah menyelenggarakan kegiatan operasi ini, tetap dalam asistensi Mabes Polri, dalam hal ini Asisten Operasi Kapolri," ujar Asep.

Polri pun sudah memetakan sejumlah daerah yang dinilai rawan dalam pelaksanaan pilkada.

Berdasarkan data Polri, sembilan provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi yaitu, Sulawesi Tengah (55,72) dan Sulawesi Utara (38,09).

Kemudian, Kalimantan Selatan (37,12), Kepulauan Riau (34,58), Sumatera Barat (27,57), Bengkulu (25,06), Kalimantan Utara (22,14), Jambi (21,81) dan Kalimantan Tengah (10,44).

Baca juga: Sinyal Gerindra untuk Jimmy dari PKB di Pilkada Karawang 2020...

Pilkada kota dengan tingkat kerawanan tertinggi berada pada tiga daerah.

Ketiganya terdiri dari Tomohon (38,09), Bitung (37,12), dan Tangerang Selatan (34,58).

Sementara itu, di tingkat kabupaten, Polri mencatat terdapat tujuh daerah paling rawan.

Tujuh daerah yang dimaksud, yakni Nabire (80,37), Timor Tengah Utara (79,85), Keerom (78,52), Manggarai Barat (75,57), Sumba Barat (72,08), Tojo Una-Una (70,00), dan Musi Rawas Utara (67,28).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com