Kompas.com - 30/01/2020, 18:44 WIB
Pimpinan Fraksi PKS dan Nasdem bertemu di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Pimpinan Fraksi PKS dan Nasdem bertemu di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Fraksi PKS dan Nasdem bertemu di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tertutup itu yakni omnibus law, khususnya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi super prioritas pada tahun 2020.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap, RUU Cipta Lapangan Kerja itu dapat memenuhi hak-hak pemilik modal/industri dan buruh secara beriringan.

"Kami juga tidak ingin nanti pemerintah atau DPR ini hanya memanjakan buruh, tapi mengabaikan pemilik modal. Karena keduanya ini harus sama-sama bersinergi. Semua harus sama-sama merasa enjoy dan seterusnya," kata Jazuli.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Omnibus Law Draf Gelap, Ini Sebabnya...

Ia menyatakan, pembahasan omnibus law harus dilakukan secara hati-hati.

"Yang penting buat kami jangan sampai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja umpamanya ada sejumlah, mungkin puluhan undang-undang yang akan dilebur jadi satu supaya jangan sampai tumpang tindih pasalnya dan seterusnya," ujar Jazuli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggota Fraksi Nasdem yang juga merupakan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan, dalam pertemuan itu kedua fraksi menyamakan pandangan soal Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.

Ia menyebut, Nasdem dan PKS beriorientasi pada kepentingan rakyat.

"Kami menyamakan persepsi. Kami juga belum tahu isi omnibus law-nya seperti apa, yang jelas kalau itu kepentingannya baik untuk masyarakat tentu akan didukung bersama," kata Gobel.

Pertemuan antara pimpinan fraksi Nasdem dan PKS ini menindaklanjuti pertemuan antara Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Kritik Penyusunan Draf Omnibus Law yang Tertutup, Ombudsman: Jangan Bikin Aturan yang Picu Demonstrasi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X