Pimpinan Fraksi PKS dan Nasdem di DPR Bertemu, Bahas Omnibus Law

Kompas.com - 30/01/2020, 18:44 WIB
Pimpinan Fraksi PKS dan Nasdem bertemu di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Pimpinan Fraksi PKS dan Nasdem bertemu di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Fraksi PKS dan Nasdem bertemu di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tertutup itu yakni omnibus law, khususnya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi super prioritas pada tahun 2020.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap, RUU Cipta Lapangan Kerja itu dapat memenuhi hak-hak pemilik modal/industri dan buruh secara beriringan.

"Kami juga tidak ingin nanti pemerintah atau DPR ini hanya memanjakan buruh, tapi mengabaikan pemilik modal. Karena keduanya ini harus sama-sama bersinergi. Semua harus sama-sama merasa enjoy dan seterusnya," kata Jazuli.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Omnibus Law Draf Gelap, Ini Sebabnya...

Ia menyatakan, pembahasan omnibus law harus dilakukan secara hati-hati.

"Yang penting buat kami jangan sampai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja umpamanya ada sejumlah, mungkin puluhan undang-undang yang akan dilebur jadi satu supaya jangan sampai tumpang tindih pasalnya dan seterusnya," ujar Jazuli.

Anggota Fraksi Nasdem yang juga merupakan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan, dalam pertemuan itu kedua fraksi menyamakan pandangan soal Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.

Ia menyebut, Nasdem dan PKS beriorientasi pada kepentingan rakyat.

"Kami menyamakan persepsi. Kami juga belum tahu isi omnibus law-nya seperti apa, yang jelas kalau itu kepentingannya baik untuk masyarakat tentu akan didukung bersama," kata Gobel.

Pertemuan antara pimpinan fraksi Nasdem dan PKS ini menindaklanjuti pertemuan antara Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Kritik Penyusunan Draf Omnibus Law yang Tertutup, Ombudsman: Jangan Bikin Aturan yang Picu Demonstrasi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

Nasional
Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

Nasional
KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Nasional
Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Nasional
Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Nasional
Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Nasional
IDI Usulkan Pemerintah Lakukan 3 Hal Konkret Ini untuk Tekan Angka Kematian

IDI Usulkan Pemerintah Lakukan 3 Hal Konkret Ini untuk Tekan Angka Kematian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X