Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Fraksi PKS dan Nasdem di DPR Bertemu, Bahas Omnibus Law

Kompas.com - 30/01/2020, 18:44 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Fraksi PKS dan Nasdem bertemu di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tertutup itu yakni omnibus law, khususnya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi super prioritas pada tahun 2020.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap, RUU Cipta Lapangan Kerja itu dapat memenuhi hak-hak pemilik modal/industri dan buruh secara beriringan.

"Kami juga tidak ingin nanti pemerintah atau DPR ini hanya memanjakan buruh, tapi mengabaikan pemilik modal. Karena keduanya ini harus sama-sama bersinergi. Semua harus sama-sama merasa enjoy dan seterusnya," kata Jazuli.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Omnibus Law Draf Gelap, Ini Sebabnya...

Ia menyatakan, pembahasan omnibus law harus dilakukan secara hati-hati.

"Yang penting buat kami jangan sampai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja umpamanya ada sejumlah, mungkin puluhan undang-undang yang akan dilebur jadi satu supaya jangan sampai tumpang tindih pasalnya dan seterusnya," ujar Jazuli.

Anggota Fraksi Nasdem yang juga merupakan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan, dalam pertemuan itu kedua fraksi menyamakan pandangan soal Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.

Ia menyebut, Nasdem dan PKS beriorientasi pada kepentingan rakyat.

"Kami menyamakan persepsi. Kami juga belum tahu isi omnibus law-nya seperti apa, yang jelas kalau itu kepentingannya baik untuk masyarakat tentu akan didukung bersama," kata Gobel.

Pertemuan antara pimpinan fraksi Nasdem dan PKS ini menindaklanjuti pertemuan antara Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Kritik Penyusunan Draf Omnibus Law yang Tertutup, Ombudsman: Jangan Bikin Aturan yang Picu Demonstrasi

Pada Rabu (29/1/2020), Sohibul datang ke Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik yang juga dibahas adalah omnibus law yang diinisiasi pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Sohibul mengatakan, PKS sekaligus meminta klarifikasi soal beredarnya draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja.

"PKS sebagai partai politik yang memang tidak mau terjebak pada sesuatu yang sifatnya hoaks, yang beredar tidak jelas sumbernya, maka kedatangan kami ke sini adalah salah satunya kami bertanya langsung kepada Bang Surya," kata Sohibul dalam konferensi pers seusai pertemuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com