Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa RI di Wuhan soal Evakuasi: Kami Diminta Siapkan Dokumen

Kompas.com - 30/01/2020, 08:45 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ranting Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok di Huazhong University of Science and Technology (HUST), Khoirul Umam Hasbiy bersyukur, pemerintah berencana mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Provinsi Hubei, China.

Ibu kota provinsi tersebut, Wuhan, menjadi lokasi pertama penemuan kasus terjangkitnya virus mematikan corona jenis baru yang kini telah mengakibatkan 132 orang meninggal dunia.

"Titik terang evakuasi. Saya ucapkan terima kasih sama media telah membantu kami, membantu sehingga titik terang ini terwujud," kata Khoirul melalui keterangan tertulis, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

"Proses evakuasi dan bantuan kerja sama dengan KBRI, Kemenlu, BNPB, TNI AU semoga berjalan dengan baik dan lancar," imbuh dia.

Sejauh ini, ia mengaku, belum mengetahui secara pasti kapan evakuasi akan dilaksanakan. Hanya, KBRI telah meminta WNI di sana untuk menyiapkan sejumlah dokumen perjalanan yang dibutuhkan.

"Kami diminta siap-siap paspor, ijin orang tua, dan administratif lainnya," kata dia.

Untuk diketahui, jumlah WNI di Provinsi Hubei sebanyak 243 orang, dimana 12 orang di antaranya mengenyam pendidikan di HUST.

Kementerian Luar Negeri dikabarkan juga telah membuka diplomasi dengan Kementerian Luar Negeri China untuk proses evakuasi tersebut.

Di samping juga untuk dapat menyalurkan bantuan kesehatan serta bahan kebutuhan pokok lainnya kepada WNI yang ada di sana.

Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) AU telah menyiagakan tiga pesawatnya guna melakukan penjemputan terhadap 243 warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Wuhan, China, saat virus corona mewabah.

Baca juga: Pemerintah Berupaya Pulangkan WNI dari Wuhan

"Kami sudah siapkan pesawat (dua) Boeing 737 dan (satu) C130 Hercules. Kami juga siapkan personel dari batalion kesehatan," ujar Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsma TNI Fajar Adrianto saat dikonfirmasi, Rabu (28/1/2020).

Fajar menjelaskan, keputusan menyiagakan tiga pesawatnya sudah berdasarkan hasil rapat antara Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Namun demikian, ketiga pesawat tersebut sifatnya masih siap siaga.

Pesawat tersebut baru bisa diberangkatkan ke China apabila sudah ada perintah dari Kemenlu.

"Tunggu dari Kemenlu bisa tembus enggak ke pemerintah sana (China), untuk agar kita bisa berangkat atau tidak, yang jelas TNI AU siap 24 jam," ucap Fajar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com