Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Tahunan Komisi Palestina, Indonesia Soroti Konflik yang Kian Buruk

Kompas.com - 29/01/2020, 19:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR, Luluk Nur Hamidah, menyoroti situasi konflik Israel-Palestina yang terus memburuk dalam beberapa waktu terakhir.

Hal ini ia sampaikan saat menjadi delegasi DPR yang hadir di pertemuan tahunan Komisi Palestina ke-10 yang digelar di Ouagadougou, Burkina Faso.

“Sejak lebih dari tujuh dekade, perkembangan terbaru masalah Palestina masih tidak menguntungkan Palestina. Situasi Palestina terus memburuk," ujar Luluk melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Didesak Indonesia, DK PBB Keluarkan Status Ilegal Pemukiman Israel di Palestina

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan lain seperti pengakuan Amerika Serikat (AS) atas permukiman ilegal Israel, relokasi Kedutaan Besar AS ke Al Quds Al Sharif (Yerusalem), proposal kesepakatan yang diusulkan AS, dugaan normalisasi negara-negara tetangga Israel dan perpecahan Palestina yang belum terselesaikan.

Kemudian terkait situasi Jalur Gaza yang semakin memburuk.

"Itu semua (menjadi) pukulan telak bagi masa depan Negara Palestina,” ucap Luluk.

Oleh sebab itu, politisi PKB ini menegaskan dukungan penuh Indonesia atas langkah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang akan membuka penyelidikan atas kejahatan Israel.

“Upaya ICC itu harus menjadi perhatian bersama. Saya mendesak parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengambil kontribusi nyata dengan mendorong pemerintah masing-masing untuk mendukung langkah ICC itu,” tutur Luluk. 

Baca juga: RI Protes AS yang Anggap Legal Permukiman Israel di Palestina

Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah saat hadir dalam pertemuan tahunan Komisi Palestina ke-10 yang digelar di Ouagadougou, Burkina Faso. Istimewa Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah saat hadir dalam pertemuan tahunan Komisi Palestina ke-10 yang digelar di Ouagadougou, Burkina Faso.

Selain itu, Luluk juga mengingatkan, permukiman ilegal Israel sebagai ancaman paling berbahaya bagi pembentukan negara Palestina di masa depan.

Menurut dia, langkah tersebut akan mengubah lanskap Palestina baik secara demografis maupun sosial.

Sehingga, pada akhirnya semua tanah Palestina yang diduduki akan dipaksa sebagai bagian dari wilayah Israel.

Sayangnya, kata Luluk, permukiman ilegal Israel terus berlanjut.

Luluk juga menyampaikan keprihatinan terkait kondisi kemanusiaan rakyat Palestina yang semakin terdegradasi.

“Kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan serta kelompok muda Palestina tidak mendapatkan hak-hak yang layak sebagai manusia,” kata dia. 

Baca juga: Menlu RI Dorong Negara OKI Solidkan Dukungan ke Palestina

Merujuk kepada serangkaian persoalan di atas, delegasi Indonesia, menyarankan Komisi Palestina di parlemen OKI untuk membentuk misi khusus berkunjung ke Gaza.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com