Pertemuan Tahunan Komisi Palestina, Indonesia Soroti Konflik yang Kian Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR, Luluk Nur Hamidah, menyoroti situasi konflik Israel-Palestina yang terus memburuk dalam beberapa waktu terakhir.

Hal ini ia sampaikan saat menjadi delegasi DPR yang hadir di pertemuan tahunan Komisi Palestina ke-10 yang digelar di Ouagadougou, Burkina Faso.

“Sejak lebih dari tujuh dekade, perkembangan terbaru masalah Palestina masih tidak menguntungkan Palestina. Situasi Palestina terus memburuk," ujar Luluk melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (29/1/2020).

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan lain seperti pengakuan Amerika Serikat (AS) atas permukiman ilegal Israel, relokasi Kedutaan Besar AS ke Al Quds Al Sharif (Yerusalem), proposal kesepakatan yang diusulkan AS, dugaan normalisasi negara-negara tetangga Israel dan perpecahan Palestina yang belum terselesaikan.

Kemudian terkait situasi Jalur Gaza yang semakin memburuk.

"Itu semua (menjadi) pukulan telak bagi masa depan Negara Palestina,” ucap Luluk.

Oleh sebab itu, politisi PKB ini menegaskan dukungan penuh Indonesia atas langkah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang akan membuka penyelidikan atas kejahatan Israel.

“Upaya ICC itu harus menjadi perhatian bersama. Saya mendesak parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengambil kontribusi nyata dengan mendorong pemerintah masing-masing untuk mendukung langkah ICC itu,” tutur Luluk. 

Selain itu, Luluk juga mengingatkan, permukiman ilegal Israel sebagai ancaman paling berbahaya bagi pembentukan negara Palestina di masa depan.

Menurut dia, langkah tersebut akan mengubah lanskap Palestina baik secara demografis maupun sosial.

Sehingga, pada akhirnya semua tanah Palestina yang diduduki akan dipaksa sebagai bagian dari wilayah Israel.

Sayangnya, kata Luluk, permukiman ilegal Israel terus berlanjut.

Luluk juga menyampaikan keprihatinan terkait kondisi kemanusiaan rakyat Palestina yang semakin terdegradasi.

“Kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan serta kelompok muda Palestina tidak mendapatkan hak-hak yang layak sebagai manusia,” kata dia. 

Merujuk kepada serangkaian persoalan di atas, delegasi Indonesia, menyarankan Komisi Palestina di parlemen OKI untuk membentuk misi khusus berkunjung ke Gaza.

“Itu untuk menerjemahkan komitmen penuh parlemen OKI terkait solidaritas terhadap Gaza yang terisolasi sejak tahun 2007,” tambah Luluk.

Selain Luluk, hadir pula politisi PDIP Sondang Tiar Debora Tampubolon di pertemuan tahunan Komisi Palestina ini.

Komisi Palestina merupakan komisi tetap di persatuan parlemen negara-negara OKI.

Adapun Komisi Palestina ini dibentuk atas usulan DPR saat perhelatan Konferensi PUIC ke-7 di Palembang pada Januari 2012 lalu.