Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WNI di Wuhan Belum Dievakuasi, Istana: Mereka Tak Boleh Keluar

Kompas.com - 29/01/2020, 17:30 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyatakan, evakuasi terhadap warga negara Indonesia di Wuhan belum bisa dilakukan karena ada larangan dari otoritas China untuk masuk dan keluar dari wilayah tersebut.

Hal ini diketahui oleh pemerintah berdasarkan surat dari Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di China.

"Berdasarkan surat yang kami terima dari PPI, di sana tertulis bahwa mereka tidak boleh keluar, dan orang lain tidak boleh masuk ke sana," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Evakuasi WNI di Wuhan

Meski demikian, saat ini sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Jepang sudah mengevakuasi warganya dari Wuhan, kota yang menjadi asal virus Corona.

Saat ditanya mengenai hal itu, Fadjroel mengaku akan mengecek apakah Pemerintah RI juga sudah berupaya melobi China untuk mengevakuasi warganya.

"Coba kita nanti recheck, rapat terbatas yang segera dilakukan," kata dia.

Meski belum mengevakuasi warganya, namun Fadjroel memastikan pemerintah RI melalui KBRI di Beijing terus berkoordinasi dengan WNI di sana untuk memastikan mereka dalam keadaan sehat.

"Sekarang dari KBRI Beijing terus melakukan hubungan dengan mereka," ujarnya.

Baca juga: Kemenlu Akan Cek WNI yang Sakit tetapi Takut Ditelantarkan RS di Wuhan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) AU telah menyiagakan tiga pesawatnya guna melakukan penjemputan terhadap 243 warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Wuhan, China, saat virus corona mewabah.

Namun demikian, ketiga pesawat tersebut sifatnya masih siap siaga. Pesawat tersebut baru bisa diberangkatkan ke China apabila sudah ada perintah dari Kemenlu.

Kemenkes juga sebelumnya menyatakan sudah menyiapkan tiga rumah sakit untuk karantina jika WNI di Wuhan dipulangkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com