Kompas.com - 29/01/2020, 16:05 WIB
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinJuru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menanggapi tudingan Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman yang menyebut pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sibuk melemahkan KPK pada 100 hari pemerintahannya.

Apabila indikator pelemahan adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Fadjroel mengingatkan bahwa sebuah undang-undang bukan hanya diproduksi eksekutif, melainkan juga oleh legislatif.

"Catatan kami adalah, UU 19 Tahun 2019 itu adalah produk dari DPR dan pemerintah," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, PKS Sebut Pelemahan KPK Lewat Revisi UU Kian Terasa

Fadjroel pun balik bertanya, apakah politikus Partai Demokrat itu termasuk dalam pihak yang melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

"Jadi mohon ditanyakan kepada anggota DPR yang bersangkutan ya, apakah beliau termasuk yang disebutkan tadi?" ucap Fadjroel.

Ia sekaligus menekankan bahwa pemerintah menjalankan amanat UU KPK.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fadjroel menambahkan, salah satu amanat UU itu pun telah dijalankan, yakni melantik jajaran Dewan Pengawas KPK.

Baca juga: Dewan Pengawas Berkomitmen Menahan Laju Pelemahan KPK

Diberitakan, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny Harman menilai Jokowi terlalu sibuk dengan agenda pelemahan terhadap lembaga KPK.

"Jokowi di 100 hari pemerintahannya sibuk dengan agenda pelemahan sistematis terhadap KPK," ujar Benny kepada wartawan, Senin (27/1/2020).

Menurut Benny, bahkan kasus-kasus baru bermunculan.

Misalnya, ia menyebut dugaan korupsi Jiwasraya hingga dugaan suap yang melibatkan eks caleg PDI-P Harun Masiku dan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X