Cegah Virus Corona, Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Cabut Bebas Visa bagi China

Kompas.com - 28/01/2020, 14:58 WIB
Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris dalam sebuah acara seminar di Jakarta, Sabtu (20/7/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris dalam sebuah acara seminar di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Charles Honoris meminta pemerintah mempertimbangkan untuk mencabut fasilitas bebas visa kunjungan bagi warga negara China ke Indonesia.

Menurut dia, hal ini merupakan salah satu rangkaian upaya pencegahan yang bisa dilakukan pemerintah agar virus corona tak masuk ke wilayah RI.

"Upaya pemerintah untuk mencegah masuknya virus corona ke Indonesia harus dilakukan secara sistematis. Tidak hanya sekadar memperketat pintu masuk bandara/pelabuhan atau menerbitkan travel advice buat WNI, tetapi juga memberlakukan kembali visa kepada WN China yang ingin melalukan perjalanan ke Indonesia," kata Charles, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Soal Virus Corona, Pemerintah Nilai Belum Perlu Evakuasi WNI di China

Charles menegaskan, pemerintah mesti melakukan pencegahan sistematis dan intensif.

Ia mengatakan, pemerintah tak bisa hanya sekadar mengandalkan thermal scanner atau pengukur suhu tubuh di bandara atau pelabuhan sebagai alat pencegahan awal.

Menurut dia, pemerintah wajib melindungi warga negaranya dengan segala upaya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam keadaan darurat seperti ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Jadi, segala tindakan yang diambil, termasuk pencabutan fasilitas bebas visa kunjungan bagi WN China, juga dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut," kata dia.

"Toh, China sendiri juga sudah melarang travel agent mereka untuk memberangkatkan warganya ke luar negeri, termasuk Indonesia," kata Charles.

Apalagi, kata dia, China tak memberlakukan kebijakan yang sama untuk WNI.

WNI hanya bisa mengujungi Hainan, Hong Kong, dan Macau tanpa visa. Oleh karena itu, menurut Charles, pencabutan bebas vusa kunjungan bagi WN China merupakan hal wajar.

"Pembebasan visa seharusnya dilakuan secara resiprokal demi martabat bangsa," ucap dia.

Baca juga: Cerita Wali Kota Tarakan Soal Anaknya yang Nyaris Terjebak di China Saat Corona Mewabah

Terkait penyebaran virus corona, Pemerintah Indonesia telah resmi mengeluarkan peringatan kunjungan atau travel warning bagi masyarakat untuk bepergian ke Provinsi Hubei, China.

Travel warning dikeluarkan setelah merebaknya kasus virus corona di Kota Wuhan yang merupakan ibu kota Provinsi Hubei, China. 

"Betul (pemerintah telah mengeluarkan travel warning ke Provinsi Hubei, China)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Menurut Teuku, travel warning berlaku hingga ada keterangan resmi dari Pemerintah China atas keamanan di wilayahnya.

"Setidaknya sampai ada keterangan resmi dari pihak RRT (China) yang menghentikan isolasi di sana dan juga menyatakan wilayah tersebut telah aman untuk dikunjungi," ujar dia.

Baca juga: Virus Corona, Mendikbud Nadiem: Mahasiswa di Wuhan Tetap Tenang dan Jaga Kesehatan

Berdasarkan informasi dari Komisi Kesehatan Nasional China, virus corona memiliki kemiripan seperti virus SARS dan MERS yang dapat mengakibatkan kematian bagi penderitanya.

Sejak diketahui sebagai wabah misterius yang menyebabkan pneumonia, jumlah pasien yang terinfeksi virus ini terus bertambah.

Hingga Selasa (28/1/2020) pagi, Pemerintah China menyatakan, korban meninggal akibat wabah virus corona mencapai 107 orang dan 4.409 orang terinfeksi. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Munjul, Jaksa Gali Peran Gubernur DKI Anies Baswedan

Sidang Kasus Munjul, Jaksa Gali Peran Gubernur DKI Anies Baswedan

Nasional
Satgas: Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Tak Perlu Tunjukkan Dokumen Khusus

Satgas: Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Tak Perlu Tunjukkan Dokumen Khusus

Nasional
Wapres Sebut Penanganan Pandemi Telah Menunjukkan Hasil yang Menggembirakan

Wapres Sebut Penanganan Pandemi Telah Menunjukkan Hasil yang Menggembirakan

Nasional
Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Nasional
Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Nasional
Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Nasional
Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Nasional
Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Nasional
Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Nasional
Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Nasional
Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.