Kompas.com - 27/01/2020, 12:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diharapkan mendesak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menetapkan kasus persebaran virus corona asal Wuhan, China sebagai kondisi darurat global.

Hal itu menyusul penyebaran kasus ini yang kian cepat dan masif.

“Kita harus mendesak agar WHO mengubah posisinya yang tadinya, katanya ini bukan suatu virus yang membahayakan dunia, untuk menjadikan (virus) itu membahayakan dunia,” kata pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, kepada Kompas.com, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Virus Corona Menyebar, Menteri Kesehatan China Beri Peringatan

Berdasarkan perkembangan terakhir, tak kurang dari 80 orang meninggal dunia dan 2.300 orang lainnya terjangkit virus baru ini.

Selain itu, virus ini juga telah menyebar ke-12 negara antara lain Vietnam, Jepang dan Amerika Serikat.

Menurut dia, sulit bagi pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara lain melarang Warga Negara China masuk negara mereka bila tidak ada pernyataan resmi dari WHO yang menyatakan virus ini menjadi ancaman global.

“Karena kalau itu dilakukan (melarang WN China masuk) melanggar hak asasi manusia,” kata dia.

Baca juga: Belum Ditemukan Penumpang Terinfeksi Corona di Bandara Soekarno-Hatta

Meski demikian, Hikmahanto menambahkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi masih tetap dapat melarang WN China masuk ke dalam negeri dengan pertimbangan alasan keamanan negara.

Sekali pun ke depannya akan muncul anggapan adanya ‘diskriminasi’ terhadap WN China yang hendak masuk ke dalam suatu negara.

Meski demikian, ia menilai, hal itu masih dapat dimahfumi, termasuk oleh Pemerintah China itu sendiri.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Nasional
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

Nasional
UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

Nasional
KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

Nasional
Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Nasional
KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

Nasional
KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

Nasional
KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

Nasional
Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Nasional
Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Nasional
Anggota Komisi III Ingatkan Polri Tetap Gunakan Koridor Hukum dalam Usut Kematian Brigadir J

Anggota Komisi III Ingatkan Polri Tetap Gunakan Koridor Hukum dalam Usut Kematian Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.