Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat berkukuh agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) Jiwasraya, daripada panitia kerja (panja) di komisi-komisi terkait.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny Harman menduga kasus dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya ada mengalir ke orang-orang di lingkaran Presiden Joko Widodo.

"(Kasus Jiwasraya) bertautan dengan kelompok-kelompok individu yang mungkin di lingkar kekuasaan, yang kalau di lingkar kekuasaan belum tentu Bapak Presiden Jokowi tahu. Bisa saja orang-orang yang menjual Istana. Kita ingin bongkar itu," kata Benny di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2020).

Baca juga: Dorong Pansus Jiwasraya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Benny menduga, aliran uang di lingkar kekuasaan itu berkaitan dengan kepentingan Pemilu 2019. Sebab, kata Benny, kasus Jiwasraya ini mulai muncul menjelang 2019.

"Justru saat ini muncul dugaan prasangka ke publik. Karena itu terjadi sebelum 2019, maka publik membuat kesimpulan, jangan-jangan kasus Jiwasraya ini bagian upaya mobilisasi kepentingan pemilu," tuturnya.

Oleh karena itu, menurut dia, krisis keuangan Jiwasraya tak boleh ditutup-tutupi.

Ia menilai asumsi-asumsi publik itu harus dijawab dengan sejelas-jelasnya. Benny kembali menegaskan Fraksi Demokrat akan mengusulkan penggunaan hak angket dalam pansus.

"Kita harus bongkar. Kalau kita tutupi akan membenarkan anggapan prasangka publik bahwa memang kasus Jiwasraya ini adalah bancakan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk memobilisasi dana guna mencapai kepentingan politik tertentu," kata dia.

Ia pun yakin Jokowi akan mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya.

Benny menegaskan pembentukan Pansus Jiwasraya ini bukan bermaksud menjatuhkan Jokowi.

"Kami yakin sekali Pak jokowi ingin kasus Jiwasraya ini dituntaskan. Beliau tidak mungkin menutup-nutupi. Beliau terbuka. Itu komitmen beliau. Untuk memperbaiki situasi dan memperhatikan betul-betul kebutuhan rakyat," ujar Benny.

Sementara itu, diberitakan Komisi VI DPR yang membidangi urusan BUMN dan Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan telah masing-masing membentuk panja untuk mengawasi kasus dugaan korupsi Jiwasraya.

Baca juga: Komisi VI dan XI Bentuk Panja Jiwasraya, Demokrat Ngotot Ingin Pansus

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memang telah mengatakan bahwa wacana pansus akhirnya batal. Ia mendorong agar komisi terkait segera membentuk Panja Jiwasraya.

Selain Komisi VI dan Komisi XI, Dasco mendorong Komisi III agar membentuk panja untuk mengawasi proses penegakan hukum dalam penanganan kasus Jiwasraya.

"Menurut saya akan terlalu lama bikin pansus prosesnya. Jadi karena pemerintah sudah melakukan hal-hal yang perlu kita respons cepat ya, kita akan segera," ucap Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).