Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Kompas.com - 21/01/2020, 21:35 WIB
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya (berbaju putih) menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (19/2/2014). Iti diperiksa sebagai saksi untuk Gubernur Banten Atut Chosiyah dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) DANY PERMANABupati Lebak Iti Octavia Jayabaya (berbaju putih) menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (19/2/2014). Iti diperiksa sebagai saksi untuk Gubernur Banten Atut Chosiyah dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Geologi pusat untuk memilih lahan relokasi warga yang terdampak banjir bandang di daerahnya beberapa waktu lalu.

Hal itu ia katakan seusai rapat dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).

"Kita melibatkan Badan Geologi supaya jangan sampai terjadi setelah direlokasi ada bencana lagi. Karena lahannya tidak sesuai kan. Tidak sesuai secara teknis," ujar Iti.

Baca juga: Hasil Pantauan Udara BNPB di Lebak: Alam Rusak Parah dan Tambang Liar Ilegal

 

Iti menjelaskan, tanah yang digunakan untuk relokasi harus sesuai dengan kajian Badan Geologi.

Sehingga tidak terjadi lagi bencana yang berimbas pada warga setempat.

"Kalau secara teknis kajiannya memadai kan sesuai tidak ada lagi nanti terjadi bencana di situ di lokasi tersebut," ungkapnya.

Terkait pembangunan rumah untuk para korban, lanjut Iti, akan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Masyarakat yang terdampak itu yang rusak berat akan mendapatkan bantuan 50 juta rusak ringan itu 10 rusak sedang 25 juta," ujarnya.

"Jadi pemerintah yang akan membantu membangunkan atau mungkin diberikan dananya kepada masyarakat untuk membangun kembali huniannya," ucapnya.

Baca juga: Ini Hasil Rapat soal Rekonstruksi Bencana Lebak dan Bogor

Sementara itu, Muhadjir mengatakan proses pemulihan hunian bukan sepenuhnya tanggungjawab pemerintah.

Kata dia, semua pihak harus bergotong royong melakukan pemulihan lokasi terdampak bencana.

"Jadi ini kan tanggung renteng, saling gotong royong jadi bebannya juga harus ditanggung sama-sama. Ya tadi skemanya untuk yang berat 50 juta sedang 25 juta, dan yang ringan 10 juta," kata Muhadjir.

Baca juga: Satgas PETI Tutup Empat Tambang Emas Ilegal di Lebak

Rapat yang digelar di kantor Muhadjir itu membahas pemulihan lahan dan relokasi penduduk setelah bencana banjir bandang di wilayah Lebak, Banten dan Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

"Jadi ini sudah rapat kedua kalinya di Kemenko PMK sesuai tugas dari Kemenko PMK kan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sesuai dengan arahan Bapak Presiden supaya dipercepat untuk pemulihan kondisi yang menjadi sumber bencana," kata Muhadjir usai rapat.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X