Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/01/2020, 21:35 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Geologi pusat untuk memilih lahan relokasi warga yang terdampak banjir bandang di daerahnya beberapa waktu lalu.

Hal itu ia katakan seusai rapat dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).

"Kita melibatkan Badan Geologi supaya jangan sampai terjadi setelah direlokasi ada bencana lagi. Karena lahannya tidak sesuai kan. Tidak sesuai secara teknis," ujar Iti.

Baca juga: Hasil Pantauan Udara BNPB di Lebak: Alam Rusak Parah dan Tambang Liar Ilegal

 

Iti menjelaskan, tanah yang digunakan untuk relokasi harus sesuai dengan kajian Badan Geologi.

Sehingga tidak terjadi lagi bencana yang berimbas pada warga setempat.

"Kalau secara teknis kajiannya memadai kan sesuai tidak ada lagi nanti terjadi bencana di situ di lokasi tersebut," ungkapnya.

Terkait pembangunan rumah untuk para korban, lanjut Iti, akan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Masyarakat yang terdampak itu yang rusak berat akan mendapatkan bantuan 50 juta rusak ringan itu 10 rusak sedang 25 juta," ujarnya.

"Jadi pemerintah yang akan membantu membangunkan atau mungkin diberikan dananya kepada masyarakat untuk membangun kembali huniannya," ucapnya.

Baca juga: Ini Hasil Rapat soal Rekonstruksi Bencana Lebak dan Bogor

Sementara itu, Muhadjir mengatakan proses pemulihan hunian bukan sepenuhnya tanggungjawab pemerintah.

Kata dia, semua pihak harus bergotong royong melakukan pemulihan lokasi terdampak bencana.

"Jadi ini kan tanggung renteng, saling gotong royong jadi bebannya juga harus ditanggung sama-sama. Ya tadi skemanya untuk yang berat 50 juta sedang 25 juta, dan yang ringan 10 juta," kata Muhadjir.

Baca juga: Satgas PETI Tutup Empat Tambang Emas Ilegal di Lebak

Rapat yang digelar di kantor Muhadjir itu membahas pemulihan lahan dan relokasi penduduk setelah bencana banjir bandang di wilayah Lebak, Banten dan Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

"Jadi ini sudah rapat kedua kalinya di Kemenko PMK sesuai tugas dari Kemenko PMK kan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sesuai dengan arahan Bapak Presiden supaya dipercepat untuk pemulihan kondisi yang menjadi sumber bencana," kata Muhadjir usai rapat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com