Soal Kapal China di ZEE Indonesia, Pemerintah Diminta Lakukan Diplomasi Total

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya mendesak pemerintah melakukan diplomasi total atau total diplomacy terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan kapal China di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Hal tersebut, dikatakan setelah Komisi I menggelar rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Wakil Menteri Luar Negeri, Sestama Bakamla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (20/1/2020).

"Kami mengingatkan bahwa terkait dengan kedaulatan dan hak berdaulat, Komisi I mengharapkan pemerintah melakukan total diplomacy terhadap segala bentuk pelanggaran kapal China di ZEE Indonesia," kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Pelaut yang Meninggal di Kapal China dan Jenazahnya Dibuang ke Laut Berasal dari Sulsel

Menurut Riefky, diplomasi total tidak hanya dilakukan untuk pelanggaran oleh kapal China.

Tetapi juga bisa digunakan untuk mengatasi klaim sepihak China terhadap wilayah laut Natuna.

"Dan provokasi China Coast Guard, terlebih klaim sepihak yang tidak berdasar terhadap wilayah Laut Natuna Utara," ujar dia.

Riefky menilai, menunjukkan ketegasan terhadap negara lain tidak hanya diselesaikan dengan cara perang.

Baca juga: TNI Tegaskan bila Kapal China Kembali Lagi ke Natuna Akan Ditangkap dan Diproses secara Hukum

Tetapi juga bisa melalui diplomasi agar bisa tetap menjaga martabat Indonesia.

"Bentuknya kita berikan keleluasaan pemerintah untuk menentukan. Yang penting posisi tawar kita sebagai sebuah bangsa berdaulat lebih dipandang oleh negara lain," ujar dia.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI, Senin kemarin, menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut dan TNI.

Rapat dilaksanakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Rapat dihadiri Wamenlu Mahendra Siregar, Menhan Prabowo Subianto, Sestama Bakamla S Irawan dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Kapal China Masih Berdatangan Pasca-Kunjungan Jokowi ke Natuna, Istana Nilai Wajar

Menhan Prabowo Subianto sempat mengatakan rapat akan turut membahas soal polemik di Perairan Natuna yang ramai sejak Desember 2019.

"Materinya saya kira banyak beberapa masalah. Saya kira pasti dibicarakan mungkin Natuna," kata Prabowo Subianto.

"Pembangunan kekuatan, beberapa masalah. Tapi dengan menteri-menteri lain kan," imbuh dia.