PDI-P Dinilai Berpotensi Bunuh Diri

Kompas.com - 20/01/2020, 18:14 WIB
Koordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta (kanan) berjalan menuju ruang pengaduan masyarakat setibanya di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Kedatangan Tim Hukum DPP PDIP tersebut untuk melapor kepada Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoKoordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta (kanan) berjalan menuju ruang pengaduan masyarakat setibanya di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Kedatangan Tim Hukum DPP PDIP tersebut untuk melapor kepada Dewan Pengawas KPK terkait kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan PDI Perjuangan (PDI-P) agar berhati-hati dalam mengelola kasus dugaan suap yang dilakukan kadernya, Harun Masiku, kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Pasalnya, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu berpotensi blunder bila terus menerus melakukan safari ke aparat penegak hukum.

“Salah mengelola (isu) bisa blunder dan bunuh diri bagi PDI Perjuangan. Apalagi kedatangan pengurus PDI-P ke Bareskrim, KPK, dewan pengawas dan seterusnya, menunjukkan sikap bukan membela kader PDI P tapi membela koruptor,” kata Pangi kepada Kompas.com, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Mengapa KPK Kesulitan Melawan PDI-P?

“Kalau stempel itu menempel di benak publik, saya pikir bisa membahayakan citra partai. Ujung-ujungnya bisa distrust,” imbuh dia.

Megawati, sebut dia, pernah menginstruksikan agar siapa pun kader partai yang tersandera kasus korupsi segera meninggalkan partai.

Instruksi ini secara tegas juga memberikan peringatan kepada seluruh kader bahwa partai tidak akan memberikan perlindungan kepada mereka yang terlibat kasus ini.

Oleh karena itu, ia berharap, agar kader PDI-P tidak mempermainkan opini publik, sehingga seolah partai berlambang banteng ini tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi.

Terlebih, sempat muncul kesan upaya menghalangi kinerja penyelidik KPK dalam menggeledah Kantor DPP PDI Perjuangan guna mencari sejumlah bukti terkait kasus ini.

“Jangan sampai PDI P distempel melindungi koruptor dan tidak korperatif. Karena ada anggapan PDI P tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi berjalan normal,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menambahkan, manuver PDI P yang menemui Dewan Pengawas KPK serta Bareskrim justru berpotensi mengganggu proses penuntasan kasus.

Baca juga: Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Seharusnya, PDI P tidak perlu bersikap berlebihan bila sejak awal memang tidak terlibat dalam kasus ini.

“Kenapa harus takut kalau enggak salah, kenapa risih kalau tidak melakukan korupsi. Enggak usah takut digeledah kalau memang partai bersih, menggapa takut digeledah? Jadi safari politik PDIP menganggu proses hukum, baiknya PDIP serahkan saja pada KPK untuk menuntaskan kasusnya,” pungkasnya.

Diberitakan, DPP PDI-P membentuk tim hukum untuk menyikapi polemik pergantian anggota DPR yang berujung pada penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku, oleh KPK.

Hingga Jumat (17/1/2020), tim tersebut telah menyambangi sejumlah institusi mulai dari KPU, Dewan Pers, Bareskrim Polri, hingga melayangkan laporan ke Dewan Pengawas KPK.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X