Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri KKP Angkat 22 Pejabat Baru, dari Ngabalin hingga Rokhmin Dahuri

Kompas.com - 20/01/2020, 20:27 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengangkat 22 orang pejabat yang terdiri dari 13 orang penasihat menteri dan 9 orang Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Di antara pejabat-pejabat yang diangkat itu terdapat beberapa nama tokoh seperti Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, Pengamat Komunikasi Politik Effendi Ghazali, hingga mantan Menteri KKP Rokhmin Dahuri.

Edhy mengatakan, pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan tersebut dilakukan supaya arah KKP dalam membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah.

Para pejabat baru itu diperkenalkan Edhy saat membuka Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di The Alana Hotel, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1/2020).

"Saya harap ke depan (penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan menjadi backbone kita untuk memberikan nasihat, masukan agar langkah kita membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah," kata Edhy seperti dikutip dari siaran pers Kementerian KKP, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Kebijakannya Banyak Direvisi Edhy Prabowo, Ini Kata Susi Pudjiastuti

Tak hanya itu, Komisi Pemangku Kepentingan juga diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan KKP dengan stakeholder kelautan dan perikanan yang ada.

Selain itu, Edhy juga berharap nantinya kebijakan yang dibuat KKP bukan kebijakan balas dendam.

"Justru kebijakan yang didasarkan atas kajian-kajian ilmiah, akademis dan budaya Nusantara," kata dia.

Baca juga: Sudah Tangkap 8 Kapal Asing, Edhy Prabowo Tegaskan Serius Berantas Pencuri Ikan

Penasihat menteri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan pengangkatan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Berikut adalah daftar lengkap 13 orang Penasihat Menteri dan Komisi di lingkungan KKP dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan:

Penasihat Menteri:

1. Rokhmin Dahuri (koordinator/penasihat bidang daya saing SDM, inovasi teknologi, dan riset)

2. Hasjim Djalal (anggota/penasihat bidang hukum laut dan diplomasi maritim)

3. Hikmahanto Juwana (anggota penasihat bidang hukum internasional)

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com