Menteri KKP Angkat 22 Pejabat Baru, dari Ngabalin hingga Rokhmin Dahuri

Kompas.com - 20/01/2020, 20:27 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengangkat 22 orang pejabat yang terdiri dari 13 orang penasihat menteri dan 9 orang Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Di antara pejabat-pejabat yang diangkat itu terdapat beberapa nama tokoh seperti Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, Pengamat Komunikasi Politik Effendi Ghazali, hingga mantan Menteri KKP Rokhmin Dahuri.

Edhy mengatakan, pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan tersebut dilakukan supaya arah KKP dalam membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah.

Para pejabat baru itu diperkenalkan Edhy saat membuka Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di The Alana Hotel, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1/2020).

"Saya harap ke depan (penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan menjadi backbone kita untuk memberikan nasihat, masukan agar langkah kita membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah," kata Edhy seperti dikutip dari siaran pers Kementerian KKP, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Kebijakannya Banyak Direvisi Edhy Prabowo, Ini Kata Susi Pudjiastuti

Tak hanya itu, Komisi Pemangku Kepentingan juga diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan KKP dengan stakeholder kelautan dan perikanan yang ada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Edhy juga berharap nantinya kebijakan yang dibuat KKP bukan kebijakan balas dendam.

"Justru kebijakan yang didasarkan atas kajian-kajian ilmiah, akademis dan budaya Nusantara," kata dia.

Baca juga: Sudah Tangkap 8 Kapal Asing, Edhy Prabowo Tegaskan Serius Berantas Pencuri Ikan

Penasihat menteri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan pengangkatan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Berikut adalah daftar lengkap 13 orang Penasihat Menteri dan Komisi di lingkungan KKP dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan:

Penasihat Menteri:

1. Rokhmin Dahuri (koordinator/penasihat bidang daya saing SDM, inovasi teknologi, dan riset)

2. Hasjim Djalal (anggota/penasihat bidang hukum laut dan diplomasi maritim)

3. Hikmahanto Juwana (anggota penasihat bidang hukum internasional)

4. Lukman Malanuang (anggota/penasihat bidang kebijakan publik)

5. Martani Huseini (anggota/penasihat bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)

6. Nimmi Zulbainarni (anggota/penasihat bidang sosial ekonomi perikanan)

7. Budi Priyanto (anggota penasihat bidang pembangunan dan pengembangan sumber daya kelautan)

8. Jamaludin Jompa (anggota/penasihat bidang ekologi kelautan)

9. Agus Soma (anggota/penasihat bidang kesejahteraan stakeholders kelautan dan perikanan)

10. Laode M. Kamaluddin (anggota/penasihat bidang ekonomi maritim)

11. Effendi Gazali (anggota/penasihat bidang komunikasi publik)

12. Bakhtiar Aly (anggota/penasihat bidang komunikasi publik)

13. Rina Saadah (anggota/penasihat bidang daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan

 

Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan:

1. Muhammad Yusuf (pembina)

2. Ali Mochtar Ngabalin (pembina)

3. Yugi Prayatna (pembina)

4. Effendi Gazali (ketua)

5. Chalid Muhammad (Waketum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan)

6. Bayu Priyambodo (Waketum Bidang Riset dan Pengembangan)

7. Agnes Marcellina Tjhin (Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha)

8. Welnaldi (sekretaris)

9. Bunga Kejora (wakil sekretaris).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.