Salin Artikel

Menteri KKP Angkat 22 Pejabat Baru, dari Ngabalin hingga Rokhmin Dahuri

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengangkat 22 orang pejabat yang terdiri dari 13 orang penasihat menteri dan 9 orang Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Di antara pejabat-pejabat yang diangkat itu terdapat beberapa nama tokoh seperti Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, Pengamat Komunikasi Politik Effendi Ghazali, hingga mantan Menteri KKP Rokhmin Dahuri.

Edhy mengatakan, pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan tersebut dilakukan supaya arah KKP dalam membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah.

Para pejabat baru itu diperkenalkan Edhy saat membuka Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di The Alana Hotel, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1/2020).

"Saya harap ke depan (penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan menjadi backbone kita untuk memberikan nasihat, masukan agar langkah kita membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah," kata Edhy seperti dikutip dari siaran pers Kementerian KKP, Senin (20/1/2020).

Tak hanya itu, Komisi Pemangku Kepentingan juga diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan KKP dengan stakeholder kelautan dan perikanan yang ada.

Selain itu, Edhy juga berharap nantinya kebijakan yang dibuat KKP bukan kebijakan balas dendam.

"Justru kebijakan yang didasarkan atas kajian-kajian ilmiah, akademis dan budaya Nusantara," kata dia.

Penasihat menteri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan pengangkatan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Berikut adalah daftar lengkap 13 orang Penasihat Menteri dan Komisi di lingkungan KKP dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan:

Penasihat Menteri:

1. Rokhmin Dahuri (koordinator/penasihat bidang daya saing SDM, inovasi teknologi, dan riset)

2. Hasjim Djalal (anggota/penasihat bidang hukum laut dan diplomasi maritim)

3. Hikmahanto Juwana (anggota penasihat bidang hukum internasional)

4. Lukman Malanuang (anggota/penasihat bidang kebijakan publik)

5. Martani Huseini (anggota/penasihat bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)

6. Nimmi Zulbainarni (anggota/penasihat bidang sosial ekonomi perikanan)

7. Budi Priyanto (anggota penasihat bidang pembangunan dan pengembangan sumber daya kelautan)

8. Jamaludin Jompa (anggota/penasihat bidang ekologi kelautan)

9. Agus Soma (anggota/penasihat bidang kesejahteraan stakeholders kelautan dan perikanan)

10. Laode M. Kamaluddin (anggota/penasihat bidang ekonomi maritim)

11. Effendi Gazali (anggota/penasihat bidang komunikasi publik)

12. Bakhtiar Aly (anggota/penasihat bidang komunikasi publik)

13. Rina Saadah (anggota/penasihat bidang daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan

Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan:

1. Muhammad Yusuf (pembina)

2. Ali Mochtar Ngabalin (pembina)

3. Yugi Prayatna (pembina)

4. Effendi Gazali (ketua)

5. Chalid Muhammad (Waketum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan)

6. Bayu Priyambodo (Waketum Bidang Riset dan Pengembangan)

7. Agnes Marcellina Tjhin (Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha)

8. Welnaldi (sekretaris)

9. Bunga Kejora (wakil sekretaris).

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/20275581/menteri-kkp-angkat-22-pejabat-baru-dari-ngabalin-hingga-rokhmin-dahuri

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta 'Uang Pelicin' agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta "Uang Pelicin" agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Nasional
Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Nasional
Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Nasional
KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Nasional
Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Nasional
Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan atas Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan atas Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Panglima Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Panglima Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.