Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Kompas.com - 20/01/2020, 17:11 WIB
Beredar foto screenshoot sebuah akun yang mempost Sunda Empire di pesan singkat WA. Foto istimewaBeredar foto screenshoot sebuah akun yang mempost Sunda Empire di pesan singkat WA.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Bahtiar mengatakan, masyarakat harus diberi edukasi untuk menyikapi kemunculan "kerajaan-kerajaan" baru.

Hal ini dilakukan supaya keberadaan Keraton Agung Sejagat (KAS), Sunda Empire hingga Kesultanan Selaco tidak membingungkan masyarakat.

"Masyarakat kita ini harus diberi wawasan, pendidikan bahwa jangan mudah percaya hal-hal seperti itu, " ujar Bahtiar ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Ganjar Jawab Pesan Ratu Keraton Agung Sejagat dengan 3 Pertanyaan Ini

Dia melanjutkan, sistem kerajaan di daerah memang diakui dalam ketatanegaraan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menghargai adat istiadat masyarakat lokal.

Namun, Bahtiar mengkritisi kemunculan kerajaan-kerajaan baru yang muncul tiba-tiba.

"Tapi ini kan aneh-aneh timbulnya sekarang. Kemarin-kemarin ke mana saja gitu," lanjut dia.

Saat ini, lanjut Bahtiar, Kemendagri telah mengecek kemunculam kerajaan-kerajaan baru itu lewat koordinasi dengan Kesbangpol setempat.

Kemendagri menyerahkan temuan yang ada kepada aparat kepolisian.

Lebih lanjut, Bahtiar menjelaskan jika kerajaan yang ada dimaksudkan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) tentu diperbolehkan.

Namun, keberadaannya tetap harus menyesuaikan aturan hukum yang berlaku di Indonesia maupun di daerah.

"Mau organisasi kebudayan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial boleh saja, tapi lebih disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Kalau kegiatan sosial ya harus kegiatannya sosial, " ungkapnya.

"Itu (kerajaan) malah dibungkus kegiatan sosial tetapi mungkin nanti ada soal penipuan, ada soal pidana dan seterusnya. Jadi indikasinya ada penyelahgunaan berorganisasi dibungkusnya soal-soal kebudayaan," tambahnya.

Kasus terkait Keraton Agung Sejagat atau KAS baru-baru ini menghebohkan publik.

KAS sempat membuat geger setelah Toto Santosa yang mengaku Raja dan Fanni Amanadia sebagai Permaisuri mengadakan konfrensi pers di bangunan keraton baru mereka yang belum sepenuhnya jadi.

Melalui pernyataannya, Toto mengklaim bahwa KAS memiliki kekuasaan yang luas. Pentagon, Amerika Serikat bahkan disebutnya berada di bawah kendalinya.

Baca juga: Sunda Empire, Keraton Agung Sejagat, Dongeng Lama Harta Bank Swiss yang Terus Terulang

Belum ada sepekan kasus Toto mencuat ke permukaan, publik kembali dibuat heboh dengan munculnya Sunda Empire atau kekaisaran Sunda. Jika KAS berada di Purworejo maka Sunda Empire berada di Bandung.

Setelah ramai fenomena kedua kerajaan itu, kini muncul sebuah kerajaan di Tasikmalaya bernama Kesultanan Selaco.

Berbeda dari Keraton Agung Segajat dan Sunda Empire di Bandung, keberadaan Kesultanan Selaco alias Selacau Tunggul Rahayu di Kecamatan Parung Ponteng selama ini bisa berdampingan dengan masyarakat sejak 2004.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Nasional
KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Nasional
MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

Nasional
Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Ada Demo di Jakarta, Agenda Jokowi Jamu PM Jepang di Istana Bogor

Nasional
Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Saat Jokowi Wanti-wanti Vaksinasi Covid-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Rombak Anggaran demi Tangani Pandemi...

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Rombak Anggaran demi Tangani Pandemi...

Nasional
Diabadikan Jadi Nama Jalan di UEA, Jokowi: Bukan untuk Saya, tapi Indonesia

Diabadikan Jadi Nama Jalan di UEA, Jokowi: Bukan untuk Saya, tapi Indonesia

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Pengesahan 3 UU Kontroversial

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Pengesahan 3 UU Kontroversial

Nasional
Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

Nasional
Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

Nasional
Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X