Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Kompas.com - 20/01/2020, 17:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, masyarakat harus diberi edukasi untuk menyikapi kemunculan "kerajaan-kerajaan" baru.

Hal ini dilakukan supaya keberadaan Keraton Agung Sejagat (KAS), Sunda Empire hingga Kesultanan Selaco tidak membingungkan masyarakat.

"Masyarakat kita ini harus diberi wawasan, pendidikan bahwa jangan mudah percaya hal-hal seperti itu, " ujar Bahtiar ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Ganjar Jawab Pesan Ratu Keraton Agung Sejagat dengan 3 Pertanyaan Ini

Dia melanjutkan, sistem kerajaan di daerah memang diakui dalam ketatanegaraan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menghargai adat istiadat masyarakat lokal.

Namun, Bahtiar mengkritisi kemunculan kerajaan-kerajaan baru yang muncul tiba-tiba.

"Tapi ini kan aneh-aneh timbulnya sekarang. Kemarin-kemarin ke mana saja gitu," lanjut dia.

Saat ini, lanjut Bahtiar, Kemendagri telah mengecek kemunculam kerajaan-kerajaan baru itu lewat koordinasi dengan Kesbangpol setempat.

Kemendagri menyerahkan temuan yang ada kepada aparat kepolisian.

Lebih lanjut, Bahtiar menjelaskan jika kerajaan yang ada dimaksudkan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) tentu diperbolehkan.

Namun, keberadaannya tetap harus menyesuaikan aturan hukum yang berlaku di Indonesia maupun di daerah.

"Mau organisasi kebudayan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial boleh saja, tapi lebih disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Kalau kegiatan sosial ya harus kegiatannya sosial, " ungkapnya.

"Itu (kerajaan) malah dibungkus kegiatan sosial tetapi mungkin nanti ada soal penipuan, ada soal pidana dan seterusnya. Jadi indikasinya ada penyelahgunaan berorganisasi dibungkusnya soal-soal kebudayaan," tambahnya.

Kasus terkait Keraton Agung Sejagat atau KAS baru-baru ini menghebohkan publik.

KAS sempat membuat geger setelah Toto Santosa yang mengaku Raja dan Fanni Amanadia sebagai Permaisuri mengadakan konfrensi pers di bangunan keraton baru mereka yang belum sepenuhnya jadi.

Melalui pernyataannya, Toto mengklaim bahwa KAS memiliki kekuasaan yang luas. Pentagon, Amerika Serikat bahkan disebutnya berada di bawah kendalinya.

Baca juga: Sunda Empire, Keraton Agung Sejagat, Dongeng Lama Harta Bank Swiss yang Terus Terulang

Belum ada sepekan kasus Toto mencuat ke permukaan, publik kembali dibuat heboh dengan munculnya Sunda Empire atau kekaisaran Sunda. Jika KAS berada di Purworejo maka Sunda Empire berada di Bandung.

Setelah ramai fenomena kedua kerajaan itu, kini muncul sebuah kerajaan di Tasikmalaya bernama Kesultanan Selaco.

Berbeda dari Keraton Agung Segajat dan Sunda Empire di Bandung, keberadaan Kesultanan Selaco alias Selacau Tunggul Rahayu di Kecamatan Parung Ponteng selama ini bisa berdampingan dengan masyarakat sejak 2004.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com