BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

Kompas.com - 20/01/2020, 15:44 WIB
kondisi jembatan putus BPBD Kaurkondisi jembatan putus

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) mengimbau masyarakat untuk tidak menjadikan bencana alam sebagai tontonan.

Sebab, hal tersebut dapat memicu bencana lainnya seperti yang belum lama ini terjadi di Bengkulu.

"BNPB mengimbau masyarakat agar tak menjadikan peristiwa alam sebagai tontonan karena dapat berpotensi menjadi bencana baru," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo melalui keterangan tertulisnya, Senin (20/1/2020).


Baca juga: Jembatan Putus Diterjang Banjir Bandang, 4 Tewas, 6 Hilang

Diketahui, jembatan gantung Cawang di Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Bengkulu terputus pada Minggu (19/1/2020).

Akibatnya 9 orang meninggal dunia, 1 orang masih hilang, dan 20 lainnya selamat.

Berdasarkan verifikasi BNPB, putusnya jembatan itu karena tak mampu menahan beban warga yang berkumpul untuk menonton aliran sungai.

Saat itu, banjir bandang tengah menerjang wilayah Desa Manau Sembilan II, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Bengkulu, Minggu (19/1/2020) pukul 15.00 WIB.

Baca juga: Selfie di Atas Jembatan Gantung di Bengkulu Berujung Maut, 10 Orang Tewas Terseret Banjir

Menurut laporan sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kaur, banjir bandang tersebut dipicu oleh faktor cuaca yang buruk dan intensitas hujan tinggi.

Sebelumnya, BNPB melaporkan bahwa putusnya jembatan gantung itu dikarenakan terjangan banjir bandang yang tengah terjadi.

Adapun korban meninggal dunia berdasarkan data Senin (20/1/2020) pukul 14.00 WIB adalah sebagai berikut:

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X