Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

Kompas.com - 19/01/2020, 11:34 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyelenggarakan konvensi dalam menjaring kandidat calon Wali Kota Tangerang Selatan.

"Semoga dengan maraknya informasi mengenai konvensi PSI ini, masyarakat dapat antusias mengikuti tahapannya. Juga bisa memperhatikan dengan seksama materi apa yang dibawakan tiap-tiap kandidat," kata politikus PSI, Kokok Herdhianto Dirgantoro di BSD City Tangerang Selatan, Jawa Barat, Minggu (19/1/2020). 

Kokok berharap, melalui konvensi ini warga Tangsel sungguh-sungguh memperhatikan rekam jejak, program yang masuk akal, dan bagaimana mencapai tujuan sesuai visi yang dibuat para caleg.

"Konvensi PSI ini membuka kesempatan yang sama untuk semua kandidat menjelaskan program-programnya. Masyarakat bisa menilai apakah programnya hanya sekadar janji di awang-awang atau sesuatu yang masuk akal untuk dikerjakan dan memiliki dampak nyata ke masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Kokok mengatakan, Kota Tangsel membutuhkan pimpinan yang memiliki visi membangun kota yang berlandaskan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, inklusif, maju, disiplin, dan berorientasi masa depan.

"Pemkot Tangsel membutuhkan pimpinan yang memiliki poin-poin dalam sustainable development goals serta indeks kebahagiaan untuk melengkapi poin kesejahteraan masyarakat yang sudah ada selama ini," ujar dia.

Permasalahan perkotaan yang menjadi kepeduliannya antara lain transportasi massal, air, sampah, pendidikan, kesehatan, perempuan, integrasi data, dan data mining.

Baca juga: PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

Kokok juga menilai, pemimpin Tangsel perlu merealisasikan serangkaian kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan wilayah. 

"Pendapatan asli daerah Tangsel untuk 2020 mencapai Rp 2 triliun dengan APBD Rp 3,9 triliun. Dengan demikian butuh kebijakan untuk meningkatkan pajak daerah berikut retribusi dengan cara kreatif dan berkeadilan," kata Kokok yang pernah menjadi caleg PSI daerah pemilihan Banten III itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com