Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komjen Gatot Eddy Pramono memastikan kepolisian akan menindak tegas para pelaku penambangan liar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ia menyebut kegiatan ilegal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir dan longsor di kawasan tersebut.

Hal ini disampaikan Eddy usai meninjau area terdampak banjir dan longsor bersama Kepala BNPB Doni Monardo, Sabtu (18/1/2020).

Baca juga: Waspada Banjir dan Longsor hingga Esok Hari, Ini Daftar Wilayahnya

"Kami sudah sepakat sesuai arahan Presiden kami kerja sama di antaranya tambang-tambang liar. Kapolri sudah instruksikan ke jajaran kami untuk lakukan penegakan hukum bersama-sama," kata Gatot dalam video wawancara yang dirilis BNPB.

Selain tambang liar, Wakapolri menyatakan pihaknya juga akan menindak tegas para pelaku pembalakan liar di kabupaten Bogor.

Sebab, hal ini juga diduga menjadi salah satu faktor munculnya banjir dan longsor.

"lllegal logging akan kami tindak tegas, dan dalam hal ini Polri bersama-sama akan berupaya agar tidak keulang kembali," ucap Gatot.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Agus Wibowo mengatakan, banjir dan longsor sudah sering terjadi di wilayah tersebut.

Namun bencana yang terjadi pada awal tahun 2020 ini merupakan bencana terbesar.

Dari tinjauan diketahui bahwa penyebab banjir dan longsor adalah kerusakan ekosistem akibat penebangan pohon sehingga gundul dan mudah longsor.

Apalagi banyak daerah dengan kelerengan curam.

Penyebab lain adalah penambangan ilegal, dari udara terlihat ratusan tenda biru milik para penambang ilegal.

Penambang menggunakan merkuri yang juga menyebabkan pencemaran logam berat yang berbahaya bagi manusia.

"Jika tidak ada perbaikan ekosistem maka akan terus menjadi ancaman bencana banjir dan longsor yang permanen," kata dia.

Baca juga: Kerusakan Ekosistem Picu Banjir dan Longsor Besar di Kabupaten Bogor

Menurut dia, Kepala BNPB Doni Monardo sudah secara tegas menyampaikan bahwa ancaman yang permanen ini harus diselesaikan dengan solusi yang permanen pula.

"Solusi permanen yang akan diambil adalah pengembalian kawasan konservasi di hulu dan pelarangan penambangan liar serta peningkatan mata pencaharian penduduk. Untuk menindaklanjuti maka akan dibentuk satgas bersama yang difasilitasi oleh BNPB dan melibatkan semua stake holder terkait," kata dia.