Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

Kompas.com - 18/01/2020, 15:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PSI Grace Natalie mengungkapkan seleksi terbuka yang dilakukan PSI sebagai upaya menjembatani orang berkualitas namun tidak memiliki uang untuk maju di Pilkada 2020 Serentak.

"Kami harapkan ini jadi kontribusi supaya ke depan ada lebih banyak orang yang bagus, tidak perlu takut berkontestasi karena enggak punya uang, misalnya, atau karena tidak ada koneksi politik, atau darah biru politik," ujar Grace di kantor DPP PSI, Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

Grace mengatakan, metode konvensi yang dilakukan PSI sebagai upaya menawarkan solusi terhadap proses demokrasi yang kerap dikaitkan dengan tingginya biaya politik.

Baca juga: Fraksi PSI DPRD DKI Saran Aplikasi Pantau Banjir Diaktifkan Lagi

Mereka yang selama ini berkontestasi, kata dia, kerap mengeluarkan uang yang cukup besar.

Maka, tak heran, untuk menjadi seorang pejabat publik harus mengeluarkan biaya besar.

Sebab itu, PSI memberikan solusi bagi kontestan agar menghindari politik uang dalam pesta demokrasi.

Dengan demikian, terang Grace, orang tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapat dukungan dari PSI.

"Maka PSI, siap memberikan dukungan tanpa biaya apapun," jelas Grace.

Nantinya, hasil seleksi terbuka sendiri akan dikombinasikan dengan hasil survei hingga uji publik.

Adapun dalam seleksi terbuka pada hari ini diperuntukan bagi kontestan yang bertarung di Pilkada Tangerang Selatan. Sebanyak 18 peserta telah mengikuti seleksi dengan format wawancara.

Baca juga: Putri Maruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

Sementara, pada Minggu (19/1/2020), PSI menggelar seleksi terbuka untuk Pilkada Surabaya.

Sedangkan, panelis independen di antaranya, mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, pakar psikologi politik Hamdi Muluk, ekonom Faisal Basri, mantan Komisioner KPK Bibit Samad Rianto, staf pengajar Nanyang Technological University (NTU) Sulfikar Amir, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, dan Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas.

Kemudian disusul Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte, Founder Ruang Guru Iman Usman, aktivis anti-korupsi Natalia Soebagjo, politisi senior Abdillah Toha, sineas, Ernest Prakasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com