Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Kompas.com - 17/01/2020, 19:55 WIB
Teuku Muhammad Valdy Arief

Editor

SUKOHARJO, KOMPAS.com- Kemunculan Keraton Agung Sejagat (KAS) di Kabupaten Purworejo membuat masyarakat kembali mengungkit rekam jejak sejumlah keraton.

Di Kabupaten Sukoharjo juga berdiri Kasultanan Keraton Pajang, yang pernah mendapat penolakan dari Keraton Surakarta saat pendiriannya beberapa tahun lalu.

Kasultanan Keraton Pajang berada di Dukuh Sonojiwan, Desa Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo.

Keraton Pajang dipimpin oleh seorang warga bernama Suradi Suranegoro yang mengklaim bergelar Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV.

Baca juga: Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Menurut Suradi, kasultanannya ini eksis selama 12 tahun dan aktif melakukan berbagai kegiatan budaya dengan afiliasi budaya Keraton Pajang kuno.

“Saya tidak kenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah tahu dengan orang yang mengklaim dirinya sebagai Raja Keraton Agung Sejagat,” katanya saat ditemui TribunSolo.com, Jumat (17/1/2020).

Menurutnya, ada lima hal yang membedakan Kasultanan Keraton Pajang dengan Keraton Agung Sejagat.

Baca juga: Keraton Agung Sejagat Sediakan 13 Posisi Menteri, Polisi: Tersangka Bisa Bertambah

Kasultanan Keraton Pajang mendapatkan surat dari KemenkumHAM pada 2011 sebagai Yayasan Kasultanan Keraton Pajang, telah mendapatkan surat dari notaris, selalu melibatkan pemerintah daerah dalam setiap kali kegiatan, dan tidak meresahkan warga.

“Yang paling penting, kami tidak pernah menarik atau meminta iuran abdi, kami tidak menjanjikan dan tidak memaksakan pada abdi atau masyarakat," imbuhnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com