Jokowi Perintahkan Tutup Tambang Ilegal di Ibu Kota Baru dan Sekitarnya

Kompas.com - 17/01/2020, 17:31 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas  di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan menutup tambang-tambang ilegal atau tanpa izin di lahan Ibu Kota baru di Kutai Kartanegara dan Penajam Passer Utara.

Termasuk tambang ilegal di sekitar Ibu Kota baru, yakni di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan di ibu kota baru dan sekitarnya agar tetap asri dan hijau.

"Kami akan menghilangkan tambang-tambang tanpa izin dan merehabilitasi serta mereklamasi bekas tambang," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Aktivitas Tambang Ilegal di Sekitar Ibu Kota Baru akan Disetop

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sebelumnya menyebut, ada 1.350 lubang bekas tambang yang ada di wilayah ibu kota baru RI dan sekitarnya.

Menurut Siti, aktivitas penambangan ilegal ini banyak terjadi di wilayah Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara yang akan menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru RI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, sedikitnya tercatat enam tambang ilegal yang aktivitasnya marak di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang berbatasan dengan wilayah ibu kota baru.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan ibu kota baru tak boleh membawa dampak kerusakan lingkungan.

Justru pemerintah berupaya memperbaiki hutan-hutan yang selama ini rusak karena eksploitasi.

Baca juga: Polisi Telusuri Aktivitas Tambang Ilegal di Gunung Salak

"Jadi perpindahan ibu kota nanti sekaligus kita akan memperbaiki hutan-hutan yang rusak. Kita harus tau di sekitar ibu kota itu banyak hutan yang rusak," kata Kepala Negara.

Jokowi juga memastikan hutan konservasi dan hutan lindung yang sudah ada akan tetap dipertahankan.

Dari 410.000 hektar luas ibu kota baru yang disiapkan, pemerintah hanya akan membangun 56.000 hektar saja. Sisanya akan dibiarkan menjadi area hijau.

"Kita memproteksi hutan-hutan konservasi, hutan-hutan lindung yang ada," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan 950 Paket Bantuan untuk Warga di Jateng dan Yogyakarta

Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan 950 Paket Bantuan untuk Warga di Jateng dan Yogyakarta

Nasional
Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Nasional
 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Bikin Kegiatan 'Depok Sedekah Bersama', Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Bikin Kegiatan "Depok Sedekah Bersama", Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X