PAN Minta Pemerintah Tunda Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Kompas.com - 17/01/2020, 10:51 WIB
Ilustrasi tabung gas ShutterstockIlustrasi tabung gas

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional ( PAN) mengkritik rencana pemerintah mencabut subsidi elpiji 3 kilogram (kg) pada pertengahan 2020.

Wasekjen PAN Saleh Daulay meminta pemerintah menunda rencana pencabutan subsidi itu.

"Pemerintah diminta untuk tidak menaikkan gas elpiji 3 kg dalam waktu dekat. Harus disadari bahwa roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah sangat ditentukan dengan keberadaan gas elpiji ini," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Subsidi Gas 3 Kg Dicabut, Pemerintah Dianggap Tak Dukung Geliat UKM

Ia mengatakan, pemerintah tak bisa mengabaikan kepentingan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Saleh mencontohkan para pedagang makanan keliling.

"Para pedagang bakso keliling, nasi goreng, bubur, gorengan, makanan kecil, jajanan, makanan pasar, dan lain-lain sangat tergantung dengan gas elpiji. Tentu sangat tidak bijaksana jika masyarakat kecil seperti ini diabaikan," tuturnya.

Menurut dia, rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kg itu tentu akan menambah beban masyarakat.

Baca juga: Ada Wacana Pembatasan Pembelian Tabung Gas 3 Kg, Ini Kata Pertamina

Saleh pun sangsi bahwa program pengganti dengan sistem distribusi tepat sasaran elpiji 3 kg akan optimal.

Sebab, menurut Saleh, pemerintah tidak mempunyai data akurat tentang masyarakat yang layak menerima subsidi.

"Dalam praktiknya nanti, akan tetap ada kesulitan. Sebab, pemerintah sendiri dinilai tidak memiliki basis data yang akurat terkait lapisan masyarakat yang layak menerima subsidi," ujar Saleh.

Baca juga: Harga Gas LPG 3 Kg akan Disesuaikan dengan Harga Pasar

Wakil Ketua Komisi IX DPR itu pun menyinggung soal Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Saleh menilai pada praktiknya, PBI banyak salah sasaran.

"Lihat saja data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ada banyak masyarakat yang merasa berhak, tetapi tidak masuk dalam data PBI. Tetapi sebaliknya, ada masyarakat yang kelihatannya mampu dan bahkan ada yang mengaku mampu, tetap masuk dalam data PBI," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X