Mantan Menhut Zulkifli Hasan Mangkir dari Panggilan KPK

Kompas.com - 16/01/2020, 21:10 WIB
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (16/1/2020) hari ini.

"Sampai tadi yang kami terima informasinya belum ada konfirmasinya untuk yang bersangkutan kenapa tidak hadir," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis malam.

Sedianya, Zulkfili selaku mantan Menteri Kehutanan periode 2009-2014 akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korporasi PT Palma Satu dalam kasus alih fungsi hutan di Riau.

Ali mengklaim, penyidik telah mengirim surat panggilan ke Zulkifli melalui alamat yang tercantum dalam data yang dimiliki KPK.

"Nanti kami dari tim penyidik akan memanggil ulang kepada yang bersangkutan," ujar Ali.

Baca juga: Kasus Alih Fungsi Hutan, KPK Panggil Zulkifli Hasan

KPK menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka dalam pengembangan kasus alih fungsi hutan di Riau.

Selain itu, KPK menjerat Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta serta Pemilik PT Duta Palma dan PT Darmex Group, Surya Damadi sebagai tersangka.

Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan yang dilakukan KPK dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 September 2014.

Saat itu, KPK mengamankan uang dengan nilai total Rp 2 miliar dalam pecahan dollar Amerika Serikat dan rupiah.

KPK saat itu menjerat mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung yang keduanya telah divonis bersalah atas kasus ini.

Dalam kasus ini, Surya diduga menawarkan Annas Maamun fee sejumlah Rp 8 miliar melalui Gulat, apabila areal perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Annas kemudian menginstruksikan bawahannya di Dinas Kehutanan untuk memasukan lahan atau kawasan perkebunan yang diajukan oleh Suheri dan Surya dalam peta lampiran surat gubernur.

Suheri diduga menyerahkan uang dollar Singapura senilai Rp 3 miliar melalui Gulat ke Annas Maamun. Uang itu diduga terkait kepentingan PT Palma Satu.

Perusahaan ini tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas sahamnya dimiliki Darmex Agro.

"SUD (Surya) diduga beneficial owner Darmex Agro dan Duta Palma Group. SRT (Suheri) merupakan komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers pada Senin (29/4/2019) lalu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X