Keluarga Petugas Pemilu 2019 yang Meninggal Dunia Diberi Santunan

Kompas.com - 16/01/2020, 11:39 WIB
Masyarakat Peduli Penyelenggaraan Pemilu menyerahkan santunan kepada perwakilan penyelenggara dan pengawas pemilu yang meninggal dunia, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Masyarakat Peduli Penyelenggaraan Pemilu menyerahkan santunan kepada perwakilan penyelenggara dan pengawas pemilu yang meninggal dunia, Kamis (16/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Peduli Penyelenggaraan Pemilu (MPPP) menyerahkan santunan untuk keluarga penyelenggara dan pengawas pemilu yang meninggal dunia dalam proses pemilu 2019 lalu.

Penyerahan santunan ini digelar di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Ketua MPPP Imam Prasodjo mengatakan, santunan diserahkan kepada keluarga dari 251 orang petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia.

"Kemudian juga diserahkan kepada keluarga dari 30 pengawas pemilu yang meninggal dunia dan kepada 19 orang polisi yang meninggal dunia dalam penyelenggaraan pemilu lalu," ujar Imam dalam sambutan penyerahan santunan.

Baca juga: Sebut Pemilu 2019 Sukses, Ketua MPR Doakan Petugas Pemilu yang Wafat

Menurut dia, bantuan diberikan dengan memprioritaskan para keluarga petugas Pemilu 2019 yang memiliki putra-putri usia sekolah di bawah 12 tahun.

"Masing-masing penerima bantuan ini mendapat Rp. 4.830.000," lanjut Imam.

Untuk selanjutnya, kata dia, MPPP berniat melanjutkan kegiatan kepedulian lain.

"Salah satunya melakukan berbagai program seperti diskusi dan edukasi untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia semakin meningkat," tutur Imam.

Baca juga: Keluarga 28 Petugas Pemilu di Bogor yang Gugur Terima Santunan Rp 35 Juta

Menurut Imam, dalam menggalang dana untuk santunan ini, MPPP berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, POLRI, Badan Informasi Geospasial, BRI, Bank Mandiri dan APINDO.

MPPP juga mendapatkan bantuan dari Filantropi Indonesia, Forum CSR, Price Waterhouse Coopers, dan institusi lainnya.

"Tujuannya adalah untuk menggalang bantuan dana dari berbagai kalangan yang simpati terhadap para patugas yang terdarnpak saat bertugas tersebut dan menyalurkannya kepada mereka secara transparan dan bertanggung-jawab," tambah Imam.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X