Dukcapil Ganti 10.161 Dokumen Kependudukan yang Rusak akibat Banjir

Kompas.com - 14/01/2020, 20:22 WIB
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui wartawan di kantornya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui wartawan di kantornya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) telah mengganti 10.161 dokumen kependudukan yang rusak akibat banjir di wilayah terdampak.

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, kebanyakan dokumen kependudukan yang rusak dan diganti ialah kartu keluarga (KK).

"Yang paling banyak adalah kartu keluarga (KK). Ada kurang lebih 5.081 dokumen. Kedua, e-KTP. Kami sudah mengganti e-KTP langsung kami terbitkan 2.572," kata Zudan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Sudin Dukcapil Jakpus Terbitkan 62 Dokumen Perbaikan untuk Korban Banjir

Ditjen Dukcapil diketahui menyediakan layanan penggantian dokumen kependudukan yang rusak akibat banjir di Jabodetabek dan wilayah lain yang terdampak banjir.

Zudan pun mengatakan, layanan tersebut akan terus dilakukan di daerah lain yang terdampak banjir.

Ditjen Dukcapil, menurut dia, telah menyediakan layanan penggantian dokumen kependudukan yang rusak 21 kabupaten dan kota yang terdampak banjir.

Baca juga: Tak Perlu Ribet, Begini Cara Mengganti Kartu Keluarga Baru

"Pelayanan pengganti dokumen kami lakukan sebagai bentuk simpati kepada korban yang mana merupakan satu pelayanan dengan pendekatan yang memberikan kemudahan persyaratan," ujar Zudan.

"Tidak ada pengantar RT dan RW, tidak ada pengantar surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Dan waktunya juga tidak kami batasi. Sepanjang ada bencana, Dukcapil proaktif akan penggantian dokumen," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSBB Resmi Berlaku di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR MInta 4 Hal Ini Diperhatikan

PSBB Resmi Berlaku di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR MInta 4 Hal Ini Diperhatikan

Nasional
Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

Nasional
Ditipu Penumpang, Mulyono Pilih Memaafkan, Ini Ceritanya Selama Perjalanan Purwokerto-Solo

Ditipu Penumpang, Mulyono Pilih Memaafkan, Ini Ceritanya Selama Perjalanan Purwokerto-Solo

Nasional
Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Nasional
BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

Nasional
KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

Nasional
BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

Nasional
Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Nasional
Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Nasional
Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Nasional
Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Nasional
Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Nasional
Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X