Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MPR Gelar Pertemuan dengan Pimpinan KPK, Bahas Apa?

Kompas.com - 14/01/2020, 11:03 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan MPR RI menggelar pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, agenda pertemuan dalam rangka silaturahmi dengan para pimpinan KPK yang baru saja dilantik.

"Intinya adalah perkenalan pimpinan KPK yang baru, kemudian silahturahmi saja," kata Bambang sebelum pertemuan dimulai.

Namun, kata dia, pimpinan MPR juga akan membahas isu-isu terkini yang berkaitan dengan KPK.

Baca juga: Desmond: Apa yang Terjadi Hari Ini, Bukti KPK Dilemahkan

Di antaranya, menurut Bambang, kasus PT Asuransi Jiwasraya dan Asabri.

"Pasti juga nanti kami akan mengingatkan KPK harus menaruh perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan, tidak saja keuangan negara tapi kepentingan masyarakat," ujarnya.

"Misalnya soal Jiwasraya, walaupun sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan memberikan kepercayaan penuh, tidak salahnya juga KPK ikut memantau atas perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung di kejaksaan," kata Bambang.

Baca juga: KPK Lambat Geledah DPP PDI-P, ICW: Bukti UU KPK Baru Mempersulit

Bambang pun mengatakan, pertemuan rencananya berlangsung tertutup.

Seluruh pimpinan MPR, kecuali Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid disebutkan bakal hadir.

"Terbuka mungkin pertama, tapi nanti akan tertutup," kata Bambang.

Pantauan Kompas.com, pada pukul 10.25 WIB, pimpinan KPK sudah tiba di Kompleks Parlemen. Mereka adalah Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata.

Namun, tidak ada keterangan yang disampaikan pimpinan KPK. Mereka langsung menuju ruang rapat di lantai 9 Gedung Nusantara III.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com