Pemerintah Diminta Jalin MoU dengan Negara Tujuan Perdagangan Orang

Kompas.com - 13/01/2020, 17:31 WIB
Ketua Jaringan Nasional (JarNas) Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo Dok. Rahayu SaraswatiKetua Jaringan Nasional (JarNas) Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Jaringan Nasional (JarNas) Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta pemerintah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan negara tujuan perdagangan orang.

"MoU-MoU tersebut terutama dengan negara-negara Timur Tengah dan Malaysia, harus pro-rakyat Indonesia. Kita harus berani memperjuangkan kepentingan rakyat kita," ujar Sara, sapaannya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (13/1/2020).

Sara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan pada 21 titik intervensi guna mencegah terciptanya tenaga kerja di bawah batas usia 18 tahun.

Hal itu dilakukan juga sebagai antisipasi terjadinya TPPO.


Menurutnya, masalah perdagangan orang merupakan masalah yang sangat serius.

Dia menegaskan permasalahan perdagangan perlu menjadi perhatian khusus Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah.

"Sangat diperlukan perhatian khusus dari pemerintah," kata dia.

Sara menjelaskan, Kemenaker memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pengawasan penempatan tenaga kerja, baik dalam negeri maupun di luar negeri.

Selain itu dalam rangka menjalankan tugas pengawasan penempatan tenaga kerja, maka Kemenaker menjadi bagian dari Sub Gugus Tugas TPPO yang terdiri dari berbagai lintas Kementrian dan lembaga terkait.

Sementara itu Sekretaris II JarNas Anti TPPO Gabriel Goa berharap dorongan MoU dengan negara tujuan perdagangan orang agar di bawa dalam agenda rapat kabinet.

"Ibu Menteri Kemenaker dapat membawa ke rapat kabinet berikutnya untuk pemerintah dapat segera melakukan perbaikan data base kependudukan di Indonesia, hal ini sangat penting untuk tidak membuka celah terjadinya TPPO oleh oknum," kata Gabriel.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X