Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngabalin Minta Fadli Zon Jaga Ucapan soal Natuna

Kompas.com - 12/01/2020, 21:50 WIB
Dani Prabowo,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengingatkan anggota Komisi I DPR Fadli Zon untuk menjaga sikap dan omongannya ketika menanggapi persoalan di Perairan Natuna Utara.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu sebelumnya mengomentari langkah Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke wilayah Natuna, pasca munculnya ketegangan antara Indonesia dan China di wilayah tersebut.

"Semakin menyerang pemerintah, itu semakin Anda tidak berwibawa. Karena Gerindra, Mas Prabowo (Ketum Gerindra) dan Mas Edhy (Prabowo) itu sudah berada di Kabinet," kata Ngabalin dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Harus Lakukan Tiga Hal Ini di Perairan Natuna

Ia juga meminta agar Fadli menggunakan diksi-diksi yang baik serta akal sehat ketika menyampaikan pendapat terkait Natuna.

Sebab, saat ini persoalan Natuna juga tengah diselesaikan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tak lain merupakan petinggi Gerindra.

"Karena itu pakai otak yang sehat sebagai anggota yang terhormat. Pakai diksi yang benar supaya benar-benar terhormat," kata dia.

Sebelumnya, Fadli Zon berharap, kehadiran Jokowi di Perairan Natuna memiliki dampak besar, salah satunya kapal-kapal China tak berani memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tersebut.

Baca juga: Pakar Minta Pemerintah Tak Kerja Sama dengan China di ZEE Natuna Utara

Fadli mengatakan, kehadiran Jokowi di Natuna seharusnya memberikan pesan bagi China untuk tidak memasuki wilayah perairan Natuna.

Namun, kata dia, jika kapal- kapal China tetap memasuki Perairan Natuna, pesan atas kehadiran Jokowi tak dipedulikan.

"Ya kita lihat nanti dampaknya beberapa waktu ke depan, kalau ternyata masih ada kapal-kapal yang terus melintas batas tidak pada tempatnya, secara ilegal, berarti kunjungan itu kan dianggap tidak ada oleh mereka," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com