Sudah 2 Bulan Menjabat, Ini Alasan Wishnutama Baru Serahkan LHKPN ke KPK

Kompas.com - 09/01/2020, 17:24 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio memberi keterangan kepada wartawan usai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020) sore. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio memberi keterangan kepada wartawan usai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama membeberkan alasannya baru menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN) ke KPK pada Kamis (9/1/2020) meskipun sudah dua bulan menjabat.

Wishnutama mengatakan, selama ini ia masih sibuk mengurusi perubahan nomenklatur di kementeriannya terutama soal penggabungan Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif.

"Sehingga mesti restrukturisasi, sehingga ada hal-hal yang benar-benar menjadi fokus kita. Itu kan bukan hal yang sederhana menggabungkan dua K/L (kementerian lembaga)," kata Wishnutama usai menyerahkan LHKPN di Gedung Merah Putih KPK, Kamis sore.

Pendiri stasiun televisi NET itu juga mengakui bahwa sempat kesulitan mengisi LHKPN karena selama ini berkarier di sektor swasta.

Baca juga: Menparekraf Wishnutama Sambangi Gedung KPK, Serahkan LHKPN

Namun, ia mengaku dibantu oleh tim Satuan Tugas LHKP dalam menyusun laporan kekayaannya.

"Saya sangat dibantu oleh Satgas LHKPN, misalnya enggak tau, nanya isi ini, isi itu segala macem, kadang malem nanya gimana caranya, memang sangat dibantu," ujar Wishnutama.

Ia menambahkan, penyerahan LHKPN pada hari ini juga tidak menjadi masalah lantaran tenggat waktu penyerahan LHKPN jatuh pada 20 Januari 2020 mendatang.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Ipi Maryati menyebut masih ada sejumlah menteri dan staf khusus yang belum menyerahkan LHKPN.

"Untuk detilnya boleh nanti saya update lagi ya, datanya nanti saya mintakan ke tim. Besok saya update," ujar Ipi.

Baca juga: Menaruh Harap pada Mas Wishnutama

Diberitakan sebelumnya, KPK mengimbau para menteri untuk melaporkan kekayaan mereka ke KPK.

Bagi Menteri yang telah menjadi Penyelenggara Negara sebelumnya dan di tahun 2019 telah melaporkan LHKPN Periodik, maka pelaporan LHKPN berikutnya cukup dilakukan dalam rentang waktu Januari – 31 Maret 2020 (Pelaporan Periodik LHKPN untuk perkembangan Kekayaan Tahun 2019).

Sedangkan, bagi Menteri yang tidak menjadi Penyelenggara Negara sebelumnya atau baru menjabat, maka pelaporan LHKPN dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah menjabat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X