Cegah Kebocoran dalam Distribusi BBM, Polri Bentuk Satgas Kuda Laut

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri membentuk satuan tugas (Satgas) Kuda Laut. Satgas dibentuk dalam rangka pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia.

Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Idham Azis ketika penandatanganan pernyataan bersama terkait penyediaan dan pendistribusian BBM di Gedung Chairul Saleh, Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

"Di tingkat pusat Bareskrim Polri, saya membentuk Satgas Kuda Laut dan ini semua sampai ke ujung penjuru di polsek-polsek," kata Idham.

Baca juga: Cegah Kebocoran Distribusi BBM, Tiga Lembaga Teken Pernyataan Bersama

Penandatanganan dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Dalam Negeri dan Polri.

Idham melanjutkan, Kepala satgas tersebut adalah Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian, wakilnya adalah Kabaharkam Polri Komjen (Pol) Agus Andrianto dan Komandan Korps Brimob Irjen (Pol) Anang Revandoko.

Ia pun sempat meminta maaf apabila pengawasan di tahun 2019 tidak maksimal.

Baca juga: 7 SPBU Terimbas Banjir, Pertamina Sebut Distribusi BBM dan LPG Lancar

Idham beralasan bahwa Polri disibukkan dengan sejumlah agenda nasional, yakni pemilu serentak.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu pun menugaskan seluruh kapolda dan kapolres untuk mendukung Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Idham berharap distribusi BBM dapat berjalan dengan lancar di tahun 2020.

"Kita harapkan di tahun 2020 ini benar-benar seluruh BBM itu akan berjalan dengan lancar," tutur Idham.

Diberitakan, Kementerian ESDM bersama Kementerian Dalam Negeri dan Polri menandatangani pernyataan bersama terkait penyediaan dan pendistribusian BBM.

Baca juga: Terkendala Banjir, Pertamina Pastikan Distribusi BBM Jabodetabek Aman

Acara tersebut dilakukan di Gedung Chairul Saleh, Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan bahwa perjanjian tersebut dalam rangka menguatkan pengawasan dan mengurangi kemungkinan kebocoran dalam distribusi BBM.

"Jadi kami 3 pihak sepakat untuk bisa melakukan pengawasan yang lebih intens sehingga penyaluran itu bisa dilaksanakan dengan lebih baik dan tepat sasaran dan juga mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran," ungkap Arifin.