Sudarto Ditangkap Usai Unggah Larangan Natal, ICJR Desak Revisi UU ITE

Kompas.com - 08/01/2020, 19:10 WIB
Kuasa hukum Sudarto, tersangka ujaran kebencian pelarangan perayaan Natal, Wendra Rona Putra dari LBH Padang, saat ditemui di kantornya, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/PERDANA PUTRAKuasa hukum Sudarto, tersangka ujaran kebencian pelarangan perayaan Natal, Wendra Rona Putra dari LBH Padang, saat ditemui di kantornya, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) mendesak pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyusul ditangkapnya aktivis Pusat Studi Antar-Komunitas (PUSAKA) Padang, Sudarto Toto.

ICJR menilai, Sudarto telah menjadi korban pasal karet dalam UU ITE karena mengkritik soal pelarangan ibadah Natal di Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat.

"ICJR mendorong revisi UU ITE dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2020 dengan memperhatikan agar pemerintah menghapus seluruh pasal pidana yang duplikasi dan berpotensi overkriminalisasi," ujar peneliti ICJR Ari Pramuditya melalui siaran pers yang diterima, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Menag Enggan Komentar Penangkapan Sudarto soal Unggahan Larangan Natal

Desakan revisi ini, kata Ari, karena UU ITE memiliki rumusan tindak pidana yang sangat lentur dan meluas.

Akibatnya, penggunaan pasal-pasal di dalamnya oleh aparat penegak hukum menjadi tidak presisi dan eksesif.

Selain itu, kata dia, agar tidak terjadi polemik berkelanjutan terkait pasal duplikasi, perubahan UU ITE harus sejalan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RKUHP yang juga sedang dalam tahap pembahasan.

"Revisi UU ITE harus mengembalikan hal baik yang pernah dirumuskan oleh UU ITE 2008 bahwa mekanisme upaya paksa harus dengan izin dari pengadilan," kata dia.

"Kemudian revisi UU ITE harus memperjelas mekanisme pengaturan blocking dan filtering konten karena kami memandang bahwa blocking dan filtering konten adalah kewenangan yang memang harus dimiliki oleh pemerintah," ujar Ari.

Baca juga: Mahfud Sebut Polri Tak Tahan Sudarto Terkait Unggahan Larangan Natal

Meski demikian, lanjut dia, batasan konten atau muatan internet, termasuk bagaimana prosedur pembatasan dan mekanisme pemulihannya harus diatur dengan tegas serta jelas.

Jangan sampai UU ITE melanggar kebebasan dan hak asasi manusia.

Adapun Sudarto dianggap telah menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan melalui akun media sosialnya berdasarkan surat pemberitahuan dari Pemerintah Nagari Sikabau.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X