Pupusnya Harapan Bupati agar Natuna Jadi Provinsi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal agar Kabupaten Natuna bersama Kabupaten Anambas menjadi provinsi khusus pupus.

Pemerintah tak mau mengabulkan permintaan Abdul Hamid. Sementara, DPR menilai tak ada urgensi bagi Natuna untuk dijadikan sebagai provinsi.

Berikut perjalanan singkat wacana Natuna menjadi provinsi yang akhirnya layu sebelum berkembang.

Alasan Bupati ingin jadikan Natuna sebagai provinsi

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengusulkan pemerintah pusat membentuk provinsi khusus yang menggabungkan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas.

Usulan itu dilontarkan Abdul Hamid untuk menanggapi banyaknya kapal asing yang mencuri ikan di Perairan Natuna.

Hamid merasa saat ini Pemerintah Kabupaten Natuna tidak bisa berbuat banyak untuk menanggulangi banyaknya pencuri ikan asing.

Baca juga: Tanggapi Kapal Asing Masuk ke Perairannya, Bupati Minta Natuna Jadi Provinsi Khusus

Pasalnya, menurut Abdul Hamid, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut.

"Dengan dijadikannya Natuna sebagai provinsi khusus maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga, mengelola dan turut serta mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan kewenangan Provinsi Kepri," kata Abdul Hamid dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2020).

Istana tegaskan soal moratorium pemekaran daerah

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah untuk saat ini tidak akan menindaklanjuti usulan tentang Natuna menjadi provinsi tersendiri.

Sebab, pemerintah masih berpedoman kepada aturan moratorium pembentukan daerah otonomi baru.

"Enggak (tidak akan menindaklanjuti). Itu sementara moratoriumlah pegangannya (yang menjadi rujukan aturannya)," ujar Moeldoko di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

"Saya pikir masih harus memedomani itulah moratorium. Moratorium kita masih ke sana (masih berlangsung)," kata dia.

Tak ada urgensi natuna jadi Provinsi

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai usul Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal agar Natuna menjadi provinsi khusus tidak memiliki urgensi.

Menurut Doli, tak ada kaitan antara peristiwa klaim China terhadap perairan Natuna dan kepentingan Natuna menjadi provinsi sendiri.

"Kalau pun ada usulan mereka mau provinsi sendiri, alasan bahwa sekarang ini salah satu wilayah di Natuna itu mau diklaim oleh China, itu tidak menjadi salah satu pertimbangan yang utama untuk melahirkan Provinsi Natuna, kecuali ada alasan yang lain," kata Doli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Komisi II DPR Nilai Tak Ada Urgensi Jadikan Natuna sebagai Provinsi

Ia mengatakan, urusan kedaulatan negara tak hanya jadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat.

Doli pun meminta Pemkab Natuna tak perlu khawatir.

"Tidak usah khawatir masyarakat di Natuna dan pemda. Kalau urusan mau mengganggu wilayah atau negara lain, mau jadi provinsi pun, itu juga mereka bisa lakukan," ujarnya.

"Artinya, jangankan kabupaten atau provinsi, yang mereka ganggu negara, scope-nya lebih besar. Negara yang mereka ganggu. Jadi enggak ada relevansinya dengan mau dibentuk provinsi," tegas Doli.