Tak Hanya Jabodetabek, Tito Minta Semua Pemda Bersiap Hadapi Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan upaya pencegahan bencana alam, seperti halnya banjir.

Menurut Tito, pencegahan bencana alam merupakan bagian dari tanggung jawab pemda, sebagaimana bunyi poin kedua Lima Program Prioritas Pembangunan Nasional, yakni pembangunan infrastruktur dan kaitannya dengan pencegahan bencana alam.

“Ada program mengatasi banjir, katakanlah di Jabodetabek dan sekitarnya, ini adalah suatu gambaran bagaimana pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah, dari hulu sampai ke hilir," kata Tito melalui keterangan tertulis, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Normalisasi Dinilai Bukan Solusi Atasi Banjir, Apa yang Sebaiknya Dilakukan?

Tito mengatakan, sebagaimana hasil rapat Jumat (3/1/2020), banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek kemarin tidak hanya disebabkan oleh masalah di hulu, tetapi juga di tengah dan hilir.

Disinyalir, kurangnya tanaman untuk menyerap air menjadi salah satu penyebab air menjadi menggenang.

Selain itu, kurangnya infrastruktur berupa bendungan dan sistem drainase juga dinilai mendorong terjadinya banjir.

Namun demikian, Tito tak hanya memberi imbauan ke pemda Jabodetabek. Ia meminta seluruh pemda bersama masyarakatnya bersiap menghadapi curah hujan yang tinggi sesuai perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Kalau kita melihat dari BMKG ini (hujan) bisa sampai buan Februari sampai Maret, bukan hanya daerah Jabodetabek yang berpotensi terjadi banjir tapi daerah-daerah lain juga, (seperti) Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan, Sulawesi, semua punya potensi,” ujar Tito.

Ia juga meminta semua pemda memperhatikan anggaran dan membuat strategi pemetaan anggaran terkait penanganan maupun pencegahan potensi bencana.

Baca juga: Menko PMK: Banjir di Luar Jabodetabek Juga Jadi Perhatian Pemerintah

Strategi penanganan, kata Tito, harus diawali dengan pemetaan daerah potensi banjir, dilanjutkan penghitungan biaya, penyusunan anggaran, baru selanjutnya ketok palu anggaran.

"Berikan kompensasi kepada mereka mulai dari banjir, rumahnya banyak yang rusak, yang sudah selesai tergenang masih banyak lumpur, belum lagi dokumen-dokumen hilang atau rusak. Ini negara harus hadir," ujar Tito.

Lebih lanjut, Kemendagri saat ini tengah menyiapkan posko untuk memantau cuaca maupun rencana kontingensi, guna meminimalisasi ketidakpastian dalam menghadapi potensi bencana.

Sistem tersebut diharapkan akan dimiliki setiap pemda.