Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Kepala Daerah Buat Posko Monitor Cuaca

Kompas.com - 04/01/2020, 13:14 WIB
Dani Prabowo,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua kepala daerah untuk membuat posko monitor kondisi cuaca.

Hal itu untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrem seperti perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang akan terjadi hingga Februari mendatang.

"Posko monitor cuaca dari BMKG kita bisa update dengan mudah," kata Tito seperti dilansir dari laman setkab.go.id, Sabtu (4/1/2020).

Baca juga: Solusi Cegah Banjir Kata Pengamat: Relokasi Warga, Revitalisasi Sungai, dan Tambah RTH

Ia juga meminta kepala daerah menyiapkan rencana untuk mengantisipasi bencana yang mungkin terjadi, misalnya bila terjadi banjir, sudah ada rencana penanggulangannya mulai dari evakuasi, penyelamatan korban, posko penampungan, hingga dapur umum dan pelayanan kesehatan.

Menurut Tito, pemda juga dapat mempertimbangkan status tanggap darurat bila dampak dari bencana itu cukup luas.

 

Dengan demikian, pemerintah dapat turun tangan untuk ikut membantu penanganan bencana. 

"Kemudian dari pemerintah daerah juga bisa menggunakan anggaran BTT, belanja tak terduga yang memang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah masing-masing dan juga bisa mengeluarkan dari sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa," ujar dia. 

Baca juga: Dilihat dari Jumlah Pengungsi, Kota Bekasi Terdampak Banjir Paling Parah

Dari tiga wilayah yang terkena dampak banjir yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, kata Tito, dua wilayah terakhir memiliki BTT yang relatif kecil.

Oleh karena itu, ia telah menyarankan agar jajaran di tingkat pusat untuk ikut membantu.

Kendati demikian, bila daerah tersebut memiliki silpa yang cukup besar, dapat langsung digunakan untuk menangani kondisi darurat.

“Silpa ini dapat digunakan dalam keadaan status darurat dan ini bisa digunakan dengan cepat. Untuk membantu masyarakat yang terdampak,” ucap Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com