Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Bela Edhy Prabowo Terkait Masuknya Kapal Asing Pencuri Ikan ke Indonesia

Kompas.com - 03/01/2020, 16:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membela Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait masuknya kapal asing ke Indonesia.

Ia menilai tidak benar sejak Edhy menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, semakin banyak kapal asing pencuri ikan (illegal fishing) masuk ke Indonesia.

"Saya mau jelasin ya. Jangan dibilang setelah Pak Edhy (menjabat) ini lebih banyak kapal asing masuk. Tidak, tidak betul itu, tidak benar. Saya ulangi sekali lagi tidak benar. Karena kami punya data lengkap kok, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) itu masih bergerak," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Baca juga: Menteri KKP Edhy Prabowo: Kalau Dia Lari, Kita Tenggelamkan...

Indonesia kekurangan coast guard

Ia mengatakan kapal coast guard milik KKP tetap berpatroli di bawah kepempinan Edhy Prabowo.

Hanya, kata Luhut, saat ini Indonesia kekurangan armada coast guard. Di sisi lain, coast guard Indonesia juga harus menjaga perairan dari aktivitas penyelundupan.

"Kan memang intensitasnya coast guard kita belum bisa sebanyak yang lain karena jumlah kapalnya juga terbatas. Kemarin misalnya kita mau mobilisasi penanganan nikel yang diselundupkan. Itu ada berapa puluh kapal kita pindah ke sana semua," ujar Luhut.

"Coba kamu endak jaga rumahmu, kan orang datang kan, ya kita perbaikin penjagaan kita. Tapi bukan coast guard dengan KKP tidak bekerja atau kurang bekerjanya setelah Pak Edhy menjabat, tidak betul juga itu. Saya ingin luruskan itu karena saya ikuti betul itu," lanjut dia.

Baca juga: 3 Kapal Ikan Asing Asal Vietnam Ditangkap di Natuna, Curi Ikan di Perairan Pulau Laut

Kapal ikan asing China masuk Natuna

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Secara kronologi waktu, kapan kapal-kapal ini masuk ke wilayah Indonesia?

Melansir Kompas TV, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksmana Madya Achmad Taufiqoerrochman menyebutkan, Bakamla mengetahui hal ini dari kerja sama regional yang dilakukan pada 10 Desember 2019.

"Di dunia ini akan ada pergerakan memang, kapal-kapal fishing fleet-nya dari utara ke selatan yang kemungkinan masuk ke kita,. Maka, kami kerahkan kapal-kapal kita ke sana," kata Taufiq.

Baca juga: Kapal Ikan Asing Merajalela di Perairan Natuna, Bupati Harap Nelayan Lebih Waspada

Diperkirakan, kapal-kapal tersebut akan masuk ke perairan Indonesia pada 17 Desember 2019.

Ternyata, kapal-kapal asing masuk dua hari setelah perkiraan, yaitu 19 Desember 2019.

Kemudian, Bakamla melakukan upaya pengusiran.

"Kami temukan, kami usir. Jadi kami sampaikan, ini peraturan kita dan sebagainya. Mereka keluar. Tapi tanggal 24 (Desember) dia kembali lagi dengan perbuatan, kami tetap hadir di sana," ujar dia.

Baca juga: Bakamla RI Benarkan Kapal Asing Masuk Perairan Natuna

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com