Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Radikalisme Jadi Dalih Pemerintah Tutupi Ketidakbecusan

Kompas.com - 27/12/2019, 17:58 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bicara tentang keterbelahan dan polarisasi di masyarakat. Salah satu yang ramai diperdebatkan masyarakat adalah tentang radikalisme.

Fadli Zon menduga isu radikalisme sengaja diembuskan pemerintah, dan malah menyebabkan perpecahan di masyarakat.

"Justru isu-isu yang diembuskan oleh pihak-pihak tertentu di kalangan pemerintah, terutama menyangkut radikalisme dan lain-lain, justru isu-isu itulah yang menimbulkan potensi pemecahbelahan di dalam masyarakat," kata Fadli saat menjadi pembicara dalam diskusi "Indonesia Milik Kita atau Miliki Siapa?" di Restoran Raden Bahari, Jakarta, Jumat (26/12/2019).

Baca juga: Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Menurut Fadli Zon, Indonesia memiliki masyarakat yang moderat. Ia mengatakan, sebenarnya tidak ada lagi pertentangan di masyarakat.

"Saya amat sangat yakin bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang sangat moderat, menerima kultur, tradisi, adat; dan tidak pernah mempertentangkan itu," tuturnya.

"Masalah ini sudah selesai di masa lalu," kata Fadli Zon.

Namun, menurut Fadli Zon, pemerintah perlu isu untuk menutupi ketidakbecusan mereka.

Baca juga: Yenny Wahid: Perempuan Punya Potensi Mencegah Radikalisme

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah pun menjadikan isu radikalisme sebagai kambing hitam.

"Radikalisme ini menjadi satu dalih yang paling mudah untuk menutupi ketidakbecusan. Dan ini yang menurut saya sedang terjadi sekarang ini. Harus ada kambing hitam, dan kambing hitam itu namanya adalah radikalisme," ujar mantan Wakil Ketua DPR itu.

Ia pun sangat menyayangkan sikap pemerintah tersebut.

Menurut Fadli, seharusnya Indonesia bisa menjadi bangsa besar jika mampu dikelola dengan baik.

"Saya melihat bahwa sebetulnya kita ini sebagai bangsa dan negara sudah sangat mempunyai ruang dan peluang yang sangat besar untuk menjadi negara yang besar. Tetapi kalau di-manage seperti ini, saya tidak yakin Indonesia itu akan menjadi negara besar," kata Fadli Zon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com