Kompas.com - 21/12/2019, 21:02 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYASekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut partainya akan segera mengumumkan sekitar 44 calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada Serentak 2020.

Pengumuman akan dilakukan dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Jakarta pada10-12 Januari mendatang.

"Dalam Rakernas nanti juga ada kemungkinan beberapa daerah akan kami umumkan," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Hasto menyebutkan, saat ini partainya masih terus melakukan penjaringan dan kalkulasi untuk tiap daerah.

Namun ia menargetkan pada awal Januari sebanyak 44 daerah sudah mengambil keputusan terkait siapa tokoh yang akan diusung.

Baca juga: 179 Kader PDI-P Bakal Calon Kepala Daerah Jalani Fit and Proper Test

"Itu sekitar 44 [calon kepala daerah]," kata Hasto.

Selain itu, Hasto menyebut gelaran Rakernas akan dibarengi dengan perayaan puncak HUT ke-47 PDI-P.

Rakernas PDI-P akan mengambil tema 'Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional' dengan subtema 'Strategi Jalur Rempah dalam Lima Prioritas Industri Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Berdikari'.

Rakernas PDI-P juga berencana membahas program riset, inovasi dan penguasaan teknologi dalam haluan negara yang tengah dirancang oleh MPR.

Menurut dia, ketiga aspek tersebut sangat penting untuk mengolah seluruh sumber daya nasional Indonesia.

Baca juga: Keluar dari Partai Demokrat, Hengky Kurniawan Merapat ke PDI-P

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Nasional
Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Nasional
Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Nasional
Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.