Jokowi Sudah Pilih Desain Ibu Kota Baru, Diumumkan 23 Desember

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah memilih salah satu dari lima opsi desain ibu kota baru. Desain ini merupakan hasil sayembara yang  diikuti 557 peserta.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menjadi salah satu dewan juri menjelaskan, dari 557 desain yang masuk, tersaring 5 desain.

Kelima perancang desain ibu kota baru itu diundang ke Istana pada Jumat (20/12/2019) untuk mempresentasikan hasil karyanya kepada Kepala Negara.

Jokowi pun memilih satu desain yang dinilai paling baik.

Baca juga: 9 Fakta Jokowi di Ibu Kota Baru, Ungkap Lokasi Istana Presiden hingga Susuri Jalan Perbatasan Nunukan

"Pilihan presiden saya kira luar biasa. Presiden sudah merekomendasikan ke dewan juri karena pengumumannya harus surat dari dewan juri," kata Ridwan Kamil usai menyaksikan presentasi lima desain terpilih bersama Jokowi.

Menurut Ridwan, rekomendasi Jokowi akan menjadi pertimbangan bagi dewan juri. Setelah ini, dewan juri akan melakukan rapat untuk menentukan pemenang.

"Nanti tanggal 23 diumumkan pemenangnya sesuai dengan rekomendasi juri dan arahan Presiden," kata dia.

Ridwan Kamil yang juga seorang arsitek ini memastikan desain pemenang akan benar-benar diterapkan di Ibu Kota baru yang terletak di sebagian wilayah Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kendati demikian, akan ada ruang perubahan tata letak pada desain yang terpilih nanti bila tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Tak menutup kemungkinan juga desain dari pemenang juara pertama akan dikombinasikan dengan desain dari pemenang lainnya.

Baca juga: Janji-janji Jokowi untuk Ibu Kota Baru…

"Nanti ada rekomendasi penyempuraan, si pemenang mungkin 80 persen perfect, kurang 20 persennya diisi dari juara-juara lain yang kami anggap bisa dimasukkan," ungkapnya.

Sementara terkait desain Istana Negara dan bangunan pemerintahan lain, Ridwan menyebut, tidak perlu seluruhnya disayembarakan. Sebab, yang terpenting desain dan gagasan besar ibu kota negara sudah tersedia.

"Kita lihat timing dan kebermanfaatannya, jadi tidak semua harus disayembarakan juga. Lain-lain bisa penunjukkan, bisa (berdasarkan) kredibilitas dan pengalaman," ujarnya.