Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meutya Hafid: RI Ajak Negara Lain Berbagi Tanggung Jawab Tangani Pengungsi

Kompas.com - 19/12/2019, 04:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengusulkan adanya peningkatan kerja sama internasional untuk mengatasi persoalan pengungsi.

Hal itu dia sampaikan saat mewakili Indonesia di Global Refugee Forum 2019 yang digelar di Jenewa, Swiss pada 17-18 Desember.

"Indonesia mengusulkan peningkatan kerja sama internasional melalui dialog, (yakni) dari negara asal pengungsi, negara transit, dan negara tujuan. Selain itu, memformulasikan solusi jangka panjang, dan saling berbagi tanggung jawab (soal pengungsi)," ujar Meutya sebagaimana dikutip dari keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Bantu Pengungsi Rohingya, Dompet Dhuafa Gandeng Lembaga Non Profit Bangladesh

Hal ini, kata dia, perlu dilakukan karena adanya kebijakan negara-negara tujuan pengungsi yang menutup pintu bagi para pengungsi.

Padahal, menurut dia, beban pengungsi seharusnya menjadi tanggung jawab bersama negara-negara yang ada di dunia.

"Indonesia mengajak negara-negara untuk berbagi beban dan tanggung jawab terhadap masalah pengungsi ini," ucap Meutya.

Dia mengingatkan, Global Refugee Forum 2019 seharusnya bisa menjadi pengingat untuk menekankan kembali implementasi tanggung jawab seluruh dunia terhadap krisis pengungsi global.

Mantan jurnalis ini pun mencontohkan peran Indonesia dalam membantu krisis pengungsi.

Meski Indonesia bukan negara yang penandatangan Konvensi Pengungsi pada 1951, Meutya menegaskan Indonesia telah menaati beberapa prinsip dalam konvensi tersebut.

"Antara lain non-refoulment, non-penalization, dan non-discrimination. Kemudian, bertindak jauh dari kewajiban sebagai negara transit bagi hampir 14.000 pengungsi dari 42 negara," ujar dia. 

Baca juga: Puluhan Pengungsi Syiah Di Sidoarjo Masuk Daftar Penerima PKH 2020

Selain itu, lanjut dia, Indonesia telah mengeluarkan peraturan presiden pada 2016 untuk memberikan landasan hukum penanganan terhadap pengungsi dari luar negeri.

“Bahkan Indonesia bertindak lebih jauh dengan memberikan akses kepada para pengungsi anak mendapatkan pendidikan, termasuk memberikan kesempatan untuk mendaftar di sekolah Indonesia," kata Meutya.

"Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan secara terus-menerus bagi para pengungsi perempuan dan anak yang sakit,” tambah dia.

Adapun Global Refugee Forum 2019 dibuka di Jenewa pada 17 Desember 2019.

Forum ini dihadiri oleh beberapa kepala negara diantaranya Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan, dan Kepala United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Filippo Grandi.

Agenda ini terselenggara atas usul dari sejumlah negara yakni Turki, Ethiopia, Jerman, Kosta Rika, dan Pakistan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com