Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Yakin Konstituennya di Solo Tak Akan Terbelah

Kompas.com - 17/12/2019, 11:22 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan, konstituen partainya di Kota Solo tidak akan terbelah di Pilkada 2020 mengingat ada dua calon wali kota dari PDI-P, yakni Achmad Purnomo dan Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, menurut Bambang, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan turun tangan memberikan arahan siapa sosok yang semestinya dipilih di Pilkada Solo.

"Enggak. One hundred percent enggak akan (terbelah). Kalau yang perintah Pacul (Bambang Wuryanto) bisa pecah. Tapi kalau yang perintah ketua umum, enggak," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Elektabilitas Gibran di Solo Masih Kalah dari Petahana dan Pembelaan PDI-P

Saat ditanya kemungkinan Achmad dipasangkan dengan Gibran, Bambang belum dapat memastikannya.

Menurut dia, Pilkada Solo saat ini sudah menjadi isu nasional. Oleh sebab itu keputusan Ketua Umum Megawati menjadi acuan DPP dan DPC Solo.

"Saya kurang paham. Tetapi itu karena dampaknya nasional ketum yang ambil keputusan," ujar dia.

Sementara, mengenai hasil survei Median yang menyebutkan bahwa Gibran bukanlah yang terpopuler di Solo dan Achmad lah yang terpopuler, Bambang berpendapat, hal itu wajar-wajar saja.

Baca juga: Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Sebab, Achmad sudah bekerja cukup lama di PDI-P.

Meski demikian, Bambang berpendapat, tidak menutup kemungkinan popularitas Achmad Purnomo sebagai petahana bisa turun.

"Itu (survei) benarlah. Karena Pak Purnomo sudah kerja di situ cukup lama. Sudah dikenal, jadi wajar. Tapi bahwa survei itu bersifat dinamis," pungkas Bambang.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaganya, pemilih di Solo terbelah dengan adanya dua calon wali kota dari (PDI-P).

Baca juga: Dongkrak Elektabilitas, Relawan Gibran Bakal Sering Blusukan

Meski demikian, elektabilitas calon petahana Achmad Purnomo masih unggul jika dibandingkan dukungan untuk Gibran Rakabuming Raka.

"Kita bisa melihat, dari 100 persen pemilih PDI-P di Solo, sebanyak 43,7 persen menyatakan memilih Achmad Purnomo," ujar Rico dalam rilis survei 'Pilkada Kota Solo: Mengukur Elektabilitas di Tengah Isu Dinasti Politik', di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Rico menyimpulkan separuh dari konstitusien PDI-P, memilih Achmad Purnomo sementara hampir separuhnya lagi mendukung Gibran. 

 

Kompas TV

Bertepatan dengan pelantikannya sebagai Kabareskrim , Irjen Listyo Sigit akan melakukan prioritas pengungkapan kasus yang ditangani Polri.


Kabareskrim menyatakan akan mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.


Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta Polri untuk segera mengungkap kasus Novel yang terjadi sejak April, tahun 2017 lalu.


Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan Kabareskrim yang baru dilantik, Irjen Listyo Sigit, untuk terus menyidik kasus penyiraman air keras Penyidik KPK, Novel Baswedan.


Sebagai Pimpinan DPR, Puan mendorong pengungkapan kasus penyiraman pada Novel tetap berjalan.

 

Bersamaan dengan pelantikan Kabareskrim yang baru oleh Kapolri, KPK kembali memberi perhatian soal penanganan kasus Novel Baswedan. Kabareskrim yang baru diminta segera mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras yang telah dilakukan terhadap Novel Baswedan.

 

Kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK, Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017. Saat itu, Novel disiram air keras oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor. 

#PelantikanKabareskrimBaru #KabareskrimBaru #KasusNovel

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com