Elektabilitas Gibran di Solo Masih Kalah dari Petahana dan Pembelaan PDI-P

Kompas.com - 17/12/2019, 06:32 WIB
Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka (kanan) bersiap memberikan keterangan pers usai menyerahkan berkas pendaftaran anggota PDI Perjuangan di kantor DPC PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/9/2019). Gibran Rakabuming Raka daftar menjadi kader PDI Perjuangan sebagai syarat untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Solo pada Pilkada tahun 2020 mendatang. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHAPutra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka (kanan) bersiap memberikan keterangan pers usai menyerahkan berkas pendaftaran anggota PDI Perjuangan di kantor DPC PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/9/2019). Gibran Rakabuming Raka daftar menjadi kader PDI Perjuangan sebagai syarat untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Solo pada Pilkada tahun 2020 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Gibran mendaftar sebagai bakal calon lewat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Tengah, pada Kamis (12/12/2019) lalu.

Sebagaimana diketahui, pencalonan Gibran ini menjadi polemik karena artinya saat ini PDI-P akan memiliki dua bakal calon wali kota Solo.

Jika Gibran telah mendaftarkan diri di DPD PDIP Jawa Tengah, maka Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI-P Kota Solo telah memiliki bakal calon wali kota yang telah ditunjuk, yakni petahana Achmad Purnomo.

DPC PDI-P Kota Solo memasangkan Achmad dengan Teguh Santosa sebagai bakal calon wali kota Solo.

Baca juga: Dongkrak Elektabilitas, Relawan Gibran Bakal Sering Blusukan

Lantas bagaimana elektabilitas kedua kandidat pemimpin kota Solo mendatang ini di mata masyarakat?

Hasil survei lembaga riset Media Survei Nasional (Median) mencatat elektabilitas para kandidat calon wali kota Solo dalam Pilkada 2020.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengungkapkan, survei yang dilakukan lembaganya digelar pada 3 Desember - 9 Desember 2019.

Adapun survei ini mengambil sampel sebanyak 800 orang responden, yakni masyarakat dari lima kecamatan di Kota Solo yang telah memiliki hak pilih.

Baca juga: Kinerja Jokowi Dinilai Pengaruhi Elektabilitas Gibran di Pilkada Solo

Sampel dipilih secara random, dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi kecamatan dan gender.

Margin of error dalam survei ini tercatat sebesar +/- 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut hasil survei tersebut:

Elektabilitas Gibran masih di bawah petahana

Dalam pemaparan survei bertajuk "Pilkada Kota Solo: Mengukur Elektabilitas di Tengah Isu Dinasti Politik", di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019), Rico mengungkapkan, elektabilitas putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, masih di bawah kandidat petahana Achmad Purnomo.

Rico menjelaskan, dalam metode pertanyaan terbuka, pihaknya mengajukan pertanyaan tentang siapa kandidat calon wali kota Solo kepada responden.

Baca juga: Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Lewat metode ini, responden diperbolehkan memberikan jawaban siapa saja (berdasarkan top of mind).

"Hasilnya, elektabilitas kandidat petahana, yakni Achmad Purnomo tercatat mencapai 40,9 persen. Sementara itu, elektabilitas Gibran Rakabuming Raka hanya sebesar 19,1 persen," lanjut Rico.

Sisanya, yakni sebanyak 30,5 persen menyatakan tidak memberikan jawaban.

Kemudian, dengan metode kedua atau pertanyaan terbuka, Median menyampaikan 18 nama kandidat calon wali kota Solo.

Hasilnya, ada tiga besar nama kandidat dengan elektabilitas tertinggi jika menggunakan metode kedua ini.

"Elektabilitas petahana Achmad Purnomo masih unggul dengan meraih 45 persen suara. Sementara itu, elektabilitas Gibran tercatat sebesar 24,5 suara," ungkap Rico.

Baca juga: Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nama ketiga yang memperoleh elektabilitas cukup tinggi dalam metode kedua ini yakni Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo yang meraih 7,3 persen suara.

Rico mengungkapkan, dengan merujuk kepada dua metode di atas, ekskalasi dalam bursa pencalonan wali kota Solo masih berkisar antara dua calon, yakni Achmad Purnomo dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ada nama-nama lain tetapi elektabilitasnya tidak sebesar kedua nama di atas, " tegas Rico.

Pemilih PDI-P terbelah

Rico Marbun menuturkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaganya, pemilih di Solo terbelah dengan adanya dua calon wali kota dari PDI-P.

Meski demikian, elektabilitas calon petahana, Achmad Purnomo masih unggul jika dibandingkan dukungan untuk Gibran Rakabuming Raka.

"Kita bisa melihat, dari 100 persen pemilih PDI-P di Solo, sebanyak 43,7 persen menyatakan memilih Achmad Purnomo," ujar Rico.

Baca juga: Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Sementara itu, pemilih PDI-P yang menyatakan mendukung Gibran tercacat sebanyak 36,7 persen.

"DPC PDI-P Kota Solo sudah memiliki pasangan calon wali kota-calon wakil wali kota sendiri (Achmad Purnomo-Teguh Prakosa) yang bukan lagi hanya sebagai kandidat. Bisa kita lihat di sini konstituen PDI-P terbelah," jelas Rico.

Rico menyimpulkan separuh dari konstitusien PDI-P, memilih Achmad Purnomo sementara hampir separuhnya lagi mendukung Gibran.

Lebih lanjut Rico mengungkapkan hasil survei soal kecenderungan partai pendukung koalisi pemerintah dan partai oposisi dalam menyikapi Pilkada Solo.

Adapun selain PDI-P, partai pendukung pemerintah yang mendukung majunya Gibran adalah PSI (50 persen), PKB (42,9 persen), Perindo (14,3 persen), Partai Nasdem (9,1 persen) dan Partai Golkar (5,8 persen).

Sebaliknya, partai oposisi yang mau mendukung Gibran di Pilkada solo adalah Partai Demokrat (50 persen), Partai Gerinda (31,8 persen).

Sementara itu, partai oposisi seperti PKS dan PAN tidak memberikan dukungan untuk Gibran.

Baca juga: Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Nasional
Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X