Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Irjen Listyo Sigit Jadi Kabareskrim, Mahfud MD: Pilihan Terbaik

Kompas.com - 16/12/2019, 22:51 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, Irjen Listyp Sigit Prabowo merupakan pilihan terbaik dari semua calon Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

"Saya kira presiden (Jokowi) sudah menilai siapa yang tepat di situ dan presiden lebih banyak informasi. Kalau saya sih melihatnya itu pilihan yang terbaik dari yang ada, mestinya ya," ujar Mahfud MD di Hotel Sari Pan Pasicif, Jakarta, Senin (16/12/2019) malam.

Dia berharap, dilantiknya Sigit sebagai Kabreskrim bisa menjadi harapan baru dalam melanjutkan tongkat estafet Jenderal Idham Azis yang kini menjabat Kapolri.

Baca juga: Soal Kasus Novel, Kabareskrim: Doakan Secepatnya

Menurut dia, Sigit juga akan melengkapi sinergitas di antara Kapolri Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin.

Mahfud menilai, selama ini ketiganya menjadi trio penegakam hukum, keamanan, dan pertahanan.

Peran ketiganya juga sudah memberian harapan dan membuat Jokowi merasa cocok.

"Pun saya senang dengan mereka bertiga, selama ini bisa bersinergi, mudah mudahan lebih bagus situasinya," kata dia. 

Baca juga: Soal Kasus Novel, Kabareskrim: Doakan Secepatnya

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan segera mengonsolidasikan tim teknis kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Hal itu diungkapkan Listyo setelah dilantik sebagai Kabareskrim di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019) pagi.

"Setelah ini saya akan segera konsolidasikan seluruh tim teknis," ujar Listyo.

Ia pun meminta doa agar kasus tersebut dapat segera diungkap.

Selain menuntaskan kasus Novel yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Bareskrim, Listyo mengaku memiliki beberapa prioritas tugas, salah satu di antaranya adalah mengawal kebijakan pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com