Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Kompas.com - 16/12/2019, 16:16 WIB
Gubernur Lemhanas Agus Widjojo saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia 2010-2019 di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariGubernur Lemhanas Agus Widjojo saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia 2010-2019 di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo menuturkan bahwa keterbatasan anggaran pertahanan akan selalu menjadi persoalan yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Agus seusai berbicara dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia 2010-2019" di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019).

"Kita akan selalu dihadapi keterbatasan anggaran, tapi itu tidak hanya di Indonesia, karena negara sebesar Amerika pun semakin dia tahu sumber dayanya besar, semakin besar keinginan yang ingin dicapai," ujar Agus.


Baca juga: Jika Jadi Menteri Pertahanan, Prabowo Akan Pegang Anggaran Terbesar

Agus pun mengingatkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahwa aspek perencanaan, program, dan anggaran pertahanan selalu berhadapan dengan beberapa hal.

Beberapa hal itu antara lain keinginan, kebutuhan, hingga keterbatasan anggaran itu sendiri.

"Ini yang harus dihadapi Menteri Pertahanan dalam bentuk kompetensi dan kepiawaian menyusun perancanaan jangka panjang yang memang didasarkan dan membumi pada kenyataan keterbatasan anggaran," kata dia.

Baca juga: Prabowo Bertemu Menhan Uni Emirat Arab, Bahas Kerja Sama Pertahanan

Di sisi lain, Agus mengapresiasi langkah Prabowo yang beberapa waktu belakangan kerap bertemu dengan beberapa Menteri Pertahanan dari negara lain.

Menurut dia, hal tersebut merupakan langkah awal yang baik bagi pelaksanaan fungsi diplomasi pertahanan.

"Sehingga, dalam melihat fungsi pertahanan yang berlaku bagi kawasan, bisa bangun platform dan pandangan yang sama sehingga mempermudah kerja sama," kata dia.

Baca juga: Prabowo: Presiden Tegas Bilang ke Saya, Tak Boleh Ada Kebocoran Anggaran Pertahanan

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan anggaran pertahanan menjadi Rp 131 triliun pada 2020.

Sementara berdasarkan buku APBN 2020, anggaran Kementerian Pertahanan akan mencapai Rp 127,4 triliun pada 2020, lebih besar dibandingkan 2019 yang hanya Rp 109,6 triliun.

"Alokasi anggaran pertahanan tahun 2019 sebesar Rp 121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp 131 triliun tahun 2020," ujar Jokowi dalam peringatan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X