Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PPP: Yang Mengaku Nabi Palsu Saja Ada, apalagi Ketua Umum?

Kompas.com - 15/12/2019, 16:28 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menegaskan, hanya ada satu PPP yang diakui oleh negara, yaitu PPP yang dipimpin Suharso Monoarfa.

"PPP hanya satu yang diakui negara dan ikut pemilu," kata Baidowi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Baidowi mengatakan, pemilihan ketua umum PPP yang baru melalui forum Muktamar 2020 mendatang akan diselenggarakan oleh dewan pimpinan pusat (DPP) PPP yang resmi.

Namun, jika ada pihak-pihak di luar PPP resmi yang ingin hadir dalam Muktamar, pihaknya mempersilahkan.

Baca juga: Suharso Hingga Arsul Sani, Ini 5 Nama yang Digadang-gadang Jadi Caketum PPP

Persoalan ada pihak yang mengaku sebagai ketua umum PPP selain Suharso Monoarfa, Baidowi menyebut itu sebagai hal biasa.

"Persoalan ada yang mengaku sebagai ketua umum itu biasa saja. Zaman dulu saja ada yang mengaku nabi palsu, nabi saja ada yang ngaku palsu, apa lagi ketua umum," ujar dia.

Meski begitu, menurut Baidowi, saat ini, partainya tidak lagi punya masalah soal dualisme kepengurusan.

Sebab, dalam Mukernas PPP kemarin, sejumlah pengurus 'PPP versi lain' terlihat hadir. Ia menyebut, kehadiran mereka menandakan tak ada lagi persoalan politik di internal PPP.

"Kemarin rekan-rekan media sudah lihat semua bahwa pihak-pihak yang mengatasnamakan muktamar PPP yang lain hadir di Mukernas ini. Artinya secara politik tidak ada persoalan," kata Baidowi.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Sudarto, menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Baca juga: PPP Akan Percepat Pemilihan Ketua Umum pada 2020

Ia menyatakan, kini kepengurusan PPP versi Muktamar Jakarta telah meleburkan diri dengan kepengurusan PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso Monoarfa.

"Saya kira kami sudah melebur kok, tidak ada lagi kita membicarakan islah. Islah sudah menjadi menjadi kesadaran bersama," kata Sudarto.

Menurut dia, kesepakatan damai di antara dua kubu terjadi perlahan-lahan dan alamiah.

Sudarto menegaskan kehadirannya di Mukernas V PPP ini menjadi bukti perdamaian di antara kedua kubu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com