Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/12/2019, 23:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti isu pengangguran dan lapangan pekerjaan dalam pidato refleksi pergantian tahun.

SBY sempat menyinggung soal peristiwa Arab Spring yang terjadi sekitar beberapa tahun silam.

Menurutnya, salah satu pemicu Arab Spring adalah adanya kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran.

Ia meminta pemerintah Indonesia belajar dari peristiwa tersebut.

Baca juga: Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

"Satu hal yang juga patut menjadi perhatian kita adalah 'siapa saja yang menganggur' dewasa ini. Data menunjukkan bahwa prosentase dan angka lulusan SMK, SMA dan Perguruan Tinggi yang menganggur relatif tinggi. Keadaan seperti ini tentu rawan secara sosial, politik dan keamanan," kata SBY di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

"Kita belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu. Juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini. Penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran," lanjut dia.

Menurut Presiden RI ke-6 itu, penurunan angka pengangguran sebesar 1% dalam lima tahun belakangan belum menggembirakan.

Baca juga: SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY mengatakan jumlah pengangguran masih besar dengan total 36,5 juta orang.

"Kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita. Meskipun tercatat sebagai bekerja, alias tidak menganggur, namun sekitar 28,4 juta adalah pekerja paruh waktu. Sementara, yang berkategori setengah menganggur sekitar 8,14 juta. Jumlahnya, 36,5 juta orang. Tentu ini angka yang besar," jelasnya.

Oleh karena itu, dia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan langsung dengan biaya yang ditanggung rakyat.

SBY mencontohkan soal kenaikan iuran BPJS dan biaya tarif dasar listrik.

"Demokrat mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam meningkatkan biaya yang ditanggung oleh rakyat, seperti BPJS, Tarif Dasar Listrik dan lain-lain. Perhatikan timing dan seberapa besar angka kenaikan yang tepat. Secara moral dan sosial, tidaklah bijak membebani rakyat secara berlebihan ketika ekonomi mereka sedang susah," ujarnya.

Baca juga: Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Selanjutnya, ia pun berharap pemerintah memiliki kebijakan yang efektif dan agresif bagi para pencari kerja. Khususnya dalam bidang ekonomi baru atau digital.

Sementara itu, saat ini SBY mengatakan PD mendukung penuh program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan pemerintah. Dia berharap anggaran Kartu Pra Kerja dikelola dengan baik.

"Demokrat juga menyambut baik program Kartu Pra Kerja yang ada dalam APBN 2020. Ini sebuah inisiatif yang baik. Yang penting, program dengan anggaran 10 triliun rupiah untuk 2 juta peserta tersebut dapat dikelola dengan baik," kata SBY.

Kompas TV Pertemuan Jokowi dengan SBY dan juga Prabowo dinilai megindikasikan semakin dekatnya Gerindra dan Demokrat masuk koalisi pemerintah? Apakah indikasi ini dapat merubah susunan kabinet yang sebelumnya disebut Jokowi telah selesai dibentuk? Lalu akan seperti apa dampaknya jika terjadi koalisi gemuk terhadap demokrasi kita? Akan dibahas bersama Deputi IV Kantor Staf Keprsidenan, Eko Sulistyo, Analis Politik CSIS, Arya Fernandes serta pakar komunikasi politik Lely Arrianie. #SBY #Jokowi #Prabowo
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasional
Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.