Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Kompas.com - 11/12/2019, 23:30 WIB
SBY menyampaikan pidato refleksi pergantian tahun di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANISBY menyampaikan pidato refleksi pergantian tahun di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) menyoroti isu pengangguran dan lapangan pekerjaan dalam pidato refleksi pergantian tahun.

SBY sempat menyinggung soal peristiwa Arab Spring yang terjadi sekitar beberapa tahun silam.

Menurutnya, salah satu pemicu Arab Spring adalah adanya kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran.

Ia meminta pemerintah Indonesia belajar dari peristiwa tersebut.

Baca juga: Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

"Satu hal yang juga patut menjadi perhatian kita adalah 'siapa saja yang menganggur' dewasa ini. Data menunjukkan bahwa prosentase dan angka lulusan SMK, SMA dan Perguruan Tinggi yang menganggur relatif tinggi. Keadaan seperti ini tentu rawan secara sosial, politik dan keamanan," kata SBY di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

"Kita belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu. Juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini. Penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran," lanjut dia.

Menurut Presiden RI ke-6 itu, penurunan angka pengangguran sebesar 1% dalam lima tahun belakangan belum menggembirakan.

Baca juga: SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY mengatakan jumlah pengangguran masih besar dengan total 36,5 juta orang.

"Kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita. Meskipun tercatat sebagai bekerja, alias tidak menganggur, namun sekitar 28,4 juta adalah pekerja paruh waktu. Sementara, yang berkategori setengah menganggur sekitar 8,14 juta. Jumlahnya, 36,5 juta orang. Tentu ini angka yang besar," jelasnya.

Oleh karena itu, dia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan langsung dengan biaya yang ditanggung rakyat.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X