Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam 2 Tahun, Menpan-RB Targetkan Seluruh Instansi Pemerintah Jadi Lembaga Antikorupsi

Kompas.com - 10/12/2019, 16:09 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menargetkan dalam dua tahun ke depan, seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berubah menjadi lembaga atau institusi antikorupsi.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo usai memberikan penghargaan ke lembaga dan instansi di pusat dan daerah bertajuk Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

"Saya punya target 2 tahun ke depan harus seluruh instansi, lembaga baik pusat dan daerah sudah punya kualitas yang sama," kata Tjahjo.

Baca juga: Wapres Maruf Minta Zona Integritas Pelayanan Publik Diperluas

Kualitas yang dimaksud adalah tidak adanya pungutan liar dalam proses perizinan, memudahkan masyarakat, dan terintegrasi.

"Antikorupsi yang ingin kami kembangkan semua sudah punya kapasitas sebagai lembaga atau instansi yang tak ada pungli, semua harus terintegrasi dan terbuka," tutur Tjahjo.

Menurut Tjahjo, selama 2014 hingga 2019, sudah terdapat 57 unit kerja WBBM dan 770 WBK.

Seluruh unit kerja tersebut terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kantor imigrasi, pertanahan, rumah sakit, pelayanan pajak, perbendaharaan negara, bea cukai, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dukcapil, serta perizinan lain di daerah.

"Program yang menyentuh masyarakat, kemudahan pelayanan, monitoring, evaluasi dan manajemen serta kontingen pemimpin sebagai salah satu wujud utama," ucap Tjahjo.

Baca juga: Gandeng KPK, Menpan dan RB Ingin Zona Integritas Bebas Korupsi Diperluas

 

Dalam acara penganugerahan itu, Kemenpan-RB mengundang lebih dari 600 instansi, kementerian, dan lembaga baik tingkat pusat maupun daerah.

Mereka mendapat penganugerahan nasional itu setelah menjalani serangkaian penilaian oleh instansi yang bersangkutan hingga sampai ke Kemenpan-RB.

Dari hasil penilaian, Kementerian Keuangan menjadi kementerian yang paling baik sehingga mendapat penghargaan cukup banyak, yakni hingga 194 unit.

Baca juga: Bersihkan TNI dari Korupsi, Panglima Teken Pembangunan Zona Integritas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com