Dalam 2 Tahun, Menpan-RB Targetkan Seluruh Instansi Pemerintah Jadi Lembaga Antikorupsi

Kompas.com - 10/12/2019, 16:09 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui wartawan usai menghadiri acara penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 lingkup Pemda DIY dan Pemkab/Kota di Kepatihan, Senin (4/11/2019). KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui wartawan usai menghadiri acara penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 lingkup Pemda DIY dan Pemkab/Kota di Kepatihan, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menargetkan dalam dua tahun ke depan, seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berubah menjadi lembaga atau institusi antikorupsi.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo usai memberikan penghargaan ke lembaga dan instansi di pusat dan daerah bertajuk Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

"Saya punya target 2 tahun ke depan harus seluruh instansi, lembaga baik pusat dan daerah sudah punya kualitas yang sama," kata Tjahjo.

Baca juga: Wapres Maruf Minta Zona Integritas Pelayanan Publik Diperluas

Kualitas yang dimaksud adalah tidak adanya pungutan liar dalam proses perizinan, memudahkan masyarakat, dan terintegrasi.

" Antikorupsi yang ingin kami kembangkan semua sudah punya kapasitas sebagai lembaga atau instansi yang tak ada pungli, semua harus terintegrasi dan terbuka," tutur Tjahjo.

Menurut Tjahjo, selama 2014 hingga 2019, sudah terdapat 57 unit kerja WBBM dan 770 WBK.

Seluruh unit kerja tersebut terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kantor imigrasi, pertanahan, rumah sakit, pelayanan pajak, perbendaharaan negara, bea cukai, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dukcapil, serta perizinan lain di daerah.

"Program yang menyentuh masyarakat, kemudahan pelayanan, monitoring, evaluasi dan manajemen serta kontingen pemimpin sebagai salah satu wujud utama," ucap Tjahjo.

Baca juga: Gandeng KPK, Menpan dan RB Ingin Zona Integritas Bebas Korupsi Diperluas

 

Dalam acara penganugerahan itu, Kemenpan-RB mengundang lebih dari 600 instansi, kementerian, dan lembaga baik tingkat pusat maupun daerah.

Mereka mendapat penganugerahan nasional itu setelah menjalani serangkaian penilaian oleh instansi yang bersangkutan hingga sampai ke Kemenpan-RB.

Dari hasil penilaian, Kementerian Keuangan menjadi kementerian yang paling baik sehingga mendapat penghargaan cukup banyak, yakni hingga 194 unit.

Baca juga: Bersihkan TNI dari Korupsi, Panglima Teken Pembangunan Zona Integritas

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Penularan Virus Corona Kini Terjadi di 32 Provinsi, Ini Sebarannya...

Nasional
Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Komjen Iwan Bule Pensiun dari Polri Per 1 April Besok

Nasional
Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Jubir Pemerintah: Sudah Terbukti Secara Ilmiah Sabun Bisa Hancurkan Virus Corona

Nasional
Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Nasional
Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Nasional
Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Nasional
Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Nasional
Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Nasional
Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

Nasional
Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Nasional
Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Nasional
Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Nasional
Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X