Masuk Prolegnas Prioritas 2020, RUU Masyarakat Adat Butuh Lobi Enam Kementerian

Kompas.com - 09/12/2019, 16:53 WIB
 Anggota DPR Fraksi Nasdem Sulaeman L Hamzah (kiri) saat berbicara dalam diskusi AMAN bertajuk Menjelang 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Maruf; Bagaimana Nasib Rancangan UU Masyarakat Adat di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Anggota DPR Fraksi Nasdem Sulaeman L Hamzah (kiri) saat berbicara dalam diskusi AMAN bertajuk Menjelang 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Maruf; Bagaimana Nasib Rancangan UU Masyarakat Adat di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem Sulaeman L Hamzah menyebutkan, saat ini rancangan undang-undang (RUU) Masyarakat Adat sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020 prioritas.

Namun, tantangan saat ini adalah adanya enam kementerian yang harus dilobi untuk meloloskan RUU tersebut.

Enam kementerian itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Hukum dan HAM.

"Tanggal 5 kemarin, sudah ditetapkan RUU tentang masyarakat adat telah ditetapkan masuk dalam prioritas prolegnas 2020. Sekarang ada 6 kementerian yang perlu dilobi," ujar Sulaeman dalam diskusi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bertajuk Menjelang 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf; Bagaimana Nasib RUU Masyarakat Adat? di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Banyak Kriminalisasi Masyarakat Adat dengan Tuduhan Pembakaran Hutan

Sulaeman mengatakan, lobi kepada pemerintah perlu dilakukan.

Sebab, meski perintah ada di presiden, tetapi kementerian mungkin melihat ada hal-hal yang terikat dengan UU lain yang mengatur kinerjanya.

"Jadi perlu ada lobi khusus untuk memastikan bahwa perjuangan kita dipastikan prolegnas 2020 ini mudah-mudahan sampai akhir tahun tuntas. Kalau tidak, bisa molor sampai tahun depan, pembahasan dengan kementerian akan alot," kata dia.

Dia mengatakan, terkait UU Masyarakat Adat ini, pembahasannya sudah masuk di akhir periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Namun, pembahasannya tidak berlanjut karena panitia kerja (panja) di DPR saat itu tak menyelesaikannya.

Saat masuk ke pemerintahan Jokowi, kata dia, saat itu DPR mulai membahasnya secara serius tetapi pengusulnya hanya Fraksi Partai Nasdem saja.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Kini 125.396, Bertambah 1.893

UPDATE: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Kini 125.396, Bertambah 1.893

Nasional
Wapres Minta Pesantren Berkembang Sesuai Tantangan Zaman

Wapres Minta Pesantren Berkembang Sesuai Tantangan Zaman

Nasional
Kelompok Begal Pukul Kepala Orang Pacaran dengan Martil, 4 Pelaku Masih di Bawah Umur

Kelompok Begal Pukul Kepala Orang Pacaran dengan Martil, 4 Pelaku Masih di Bawah Umur

Nasional
Pimpinan dan Baleg DPR Diminta Cek Putusan MK Sebelum Sahkan RUU Cipta Kerja

Pimpinan dan Baleg DPR Diminta Cek Putusan MK Sebelum Sahkan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

Nasional
Prabowo Kembali Jadi Ketum, Pengamat: Gerindra Masih Kurang Percaya Diri

Prabowo Kembali Jadi Ketum, Pengamat: Gerindra Masih Kurang Percaya Diri

Nasional
Kemendagri: Pencairan Dana Pilkada dari APBD ke KPU Capai Rp 9,735 Triliun

Kemendagri: Pencairan Dana Pilkada dari APBD ke KPU Capai Rp 9,735 Triliun

Nasional
Gerindra Gelar Kongres, Kehadiran Jokowi-Megawati, hingga Usulan Prabowo Capres 2024

Gerindra Gelar Kongres, Kehadiran Jokowi-Megawati, hingga Usulan Prabowo Capres 2024

Nasional
UPDATE 8 Agustus: 2.277 Kasus Baru Covid-19, 65 Pasien Meninggal, hingga 1.749 Orang Sembuh

UPDATE 8 Agustus: 2.277 Kasus Baru Covid-19, 65 Pasien Meninggal, hingga 1.749 Orang Sembuh

Nasional
Kemensos Tindak Lanjuti Kasus Perkosaan terhadap Perempuan ODGJ di Nunukan

Kemensos Tindak Lanjuti Kasus Perkosaan terhadap Perempuan ODGJ di Nunukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X