Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Kompas.com - 07/12/2019, 19:04 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Setara Institute Halili meminta Irjen Listyo Sigit Prabowo menangkap sinyal bahwa penunjukannya sebagai Kepala Bareskrim untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

"Jadi ketika ditunjuk, seharusnya di dalam penunjukan itu harus dibaca sebagai keinginan Kapolri untuk melaksanakan intruksi Presiden soal penanganan kasus novel," ujar Halili ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (7/12/2019).

Halili menilai penunjukan Listyo Sigit telah menjelaskan bahwa ada tugas yang diberikan Kapolri untuk segera menyelesaikan kasus penyiraman air kerap terhadap penyidik senior KPK itu.

Terlebih, Listyo merupakan bekas ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan begitu, semestinya Kabareskrim menangkap pesan Jokowi agar segera menuntaskan kasus Novel Baswedan.

"Harusnya ketika Pak Jokowi memberikan ultimatum waktu, tidak hanya kerangka struktur instruksi atasan, tetapi juga bisa menangkap pesan batin Pak Jokowi secara personal bahwa beliau betul-betul menginginkan kasus ini diselesaikan," kata Halili.

Baca juga: Listyo Sigit Prabowo Jadi Kabreskrim, ICW Tak Yakin Kasus Novel Cepat Terungkap

Dia mengatakan, Sigit harus menyadari bahwa kasus Novel juga menjadi pertaruhan politik bagi Jokowi.

Karena itu, penunjukan tersebut harus dibaca sebagai pendekatan hukum untuk membantu Jokowi memenuhi janjinya.

"Pak Listyo harus sadar betul, bahwa kasus Novel adalah pertaruhan politik juga bagi Pak Jokowi," ujar Halili.

"Sehingga dia bisa menggunakan pendekatan hukum untuk membantu Presiden melakukan pemenuhan atas janji yang sudah dia (Jokowi) sampaikan di depan publik bahwa kasus ini harus diselesaikan secepatnya dan dijelaskan ke publik seterang-terangnya," kata dia.

Sebelum menjabat Kabareskrim, Listyo Sigit merupakan Kepala Divisi Propam Polri.

Penunjukannya sebagai Kabareskrim tertuang dalam surat telegram bernomor ST/3229/XII/KEP./2019 tertanggal 6 Desember 2019.

Baca juga: Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Surat telegram itu ditandatangani oleh Asisten Kepala Polri bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Eko Indra Heri.

Sebagai informasi, jabatan Kabareskrim telah kosong sejak ditinggalkan Idham.

Namun, hingga lebih dari sebulan sejak dilantik sebagai Kapolri pada 1 November 2019, Idham tak kunjung menunjuk penggantinya.

Nama Listyo sebelumnya memang telah santer dibicarakan sebagai kandidat Kabareskrim. Selain nama Listyo, santer pula nama Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com